Putin Larang Ekspor 200 Lebih Produk Rusia untuk Balas Sanksi Barat, 48 Negara akan Terpengaruh

TRIBUNNEWS.COM - Balas aksi yang dilakukan Barat, Putin resmi melarang ekspor 200 lebih produk Rusia.

Setidaknya, sebanyak 48 negara akan terpengaruh.

Pemerintah Rusia mengaku telah menyusun Undang-undang yang memperkenalkan administrasi "eksternal" jika pemilik internasional memutuskan menutup perusahaan mereka di Rusia karena keputusan menyerang Ukraina.

Seperti diketahui, semakin banyak perusahaan Barat yang mengakhiri operasi di Rusia setelah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memberlakukan sanksi ekonomi.

Pemerintah Barat telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia, terutama atas pembelian minyak, dan terhadap miliarder oligarki yang dianggap dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

“Terkait dengan mereka yang akan menutup produksi mereka (di Rusia), kita perlu bertindak tegas di sini, dalam kasus apa pun, tidak boleh ada kerusakan pada pemasok lokal,” ujar Vladimir Putin, Kamis (10/3/2022), dikutip dari Al Jazeera.

“Perlu untuk memperkenalkan manajemen eksternal dan kemudian mentransfer perusahaan-perusahaan ini kepada mereka yang ingin bekerja,” jelas Putin.

Putin juga mengatakan kepada para menterinya, Rusia harus memastikan bahwa hak-hak investor asing yang memilih untuk tetap tinggal di negara itu “dilindungi secara andal”.

Baca juga: Konvoi Militer Rusia Sepanjang 64 Km Mulai Bergerak, hingga Ada Artileri Disembunyikan di Pepohonan

Baca juga: Bitfinex Tolak Bekukan Aset Kripto Milik Pengguna Warga Negara Rusia

Putin Larang Ekspor 200 Produk Rusia

Vladimir Putin menegaskan, sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia akan bangkit kembali terhadap Barat.

Hal ini termasuk dalam bentuk harga pangan dan energi yang lebih tinggi, dan Moskow akan menyelesaikan masalahnya dan menjadi lebih kuat.

“Sanksi ini akan dikenakan dalam hal apa pun,” kata Putin, Kamis, seperti diberitakan Al Jazeera.

“Ada beberapa pertanyaan, masalah dan kesulitan tetapi di masa lalu kami telah mengatasinya dan kami akan mengatasinya sekarang."

“Pada akhirnya, ini semua akan mengarah pada peningkatan kemerdekaan, swasembada, dan kedaulatan kami,” terang dia.

Baca juga: Industri Otomotif China Paling Diuntungkan Oleh Sanksi Barat Terhadap Rusia, Kok Bisa?

Baca juga: Rusia Serang Mariupol Setiap 30 Menit, Warga Kesulitan Dapat Makanan hingga Obat-obatan

Melawan Barat, pemerintah Rusia mengatakan telah melarang ekspor peralatan telekomunikasi, medis, mobil, pertanian, listrik dan teknologi, di antara barang-barang lainnya, hingga akhir 2022.

Secara total, lebih dari 200 item dimasukkan dalam daftar penangguhan ekspor, yang juga mencakup gerbong kereta api, kontainer, turbin, dan barang lainnya.

Putin mengakui bahwa sanksi yang dijatuhkan sejak invasi 24 Februari 2022 lalu sangat terasa.

“Jelas bahwa pada saat-saat seperti itu permintaan masyarakat untuk kelompok barang tertentu selalu meningkat, tetapi kami tidak ragu bahwa kami akan menyelesaikan semua masalah ini sambil bekerja dengan tenang,” ucapnya.

“Secara bertahap, orang akan menyesuaikan diri, mereka akan mengerti bahwa tidak ada peristiwa yang tidak bisa kita tutup dan selesaikan," sambung Putin.

Ia mencatat bahwa Rusia adalah produsen utama pupuk pertanian, dan akan ada "konsekuensi negatif" yang tak terhindarkan untuk pasar pangan dunia jika Barat membuat masalah bagi Rusia.

Menteri Pertanian Rusia melaporkan bahwa ketahanan pangan negara itu terjamin.

Baca juga: Serangan Rusia di Mariupol Ukraina: Menyerang Setiap 30 Menit, RS Anak Dibom hingga Tewaskan 3 Orang

Baca juga: 15 Fakta Hari ke-16 Invasi Rusia ke Ukraina, Zelenskyy Sebut Rusia Negara Teroris

48 Negara akan Terpengaruh

Rusia telah membalas sanksi Barat karena menginvasi Ukraina dengan memberlakukan larangan ekspor pada serangkaian produk hingga akhir 2022.

Larangan tersebut mencakup ekspor peralatan telekomunikasi, medis, kendaraan, pertanian, dan listrik, serta beberapa produk kehutanan seperti kayu.

Kementerian Ekonomi Rusia mengatakan, langkah-langkah lebih lanjut dapat mencakup pembatasan kapal asing dari pelabuhan Rusia.

Dilansir BBC, sekitar 48 negara akan terpengaruh, termasuk AS dan Uni Eropa.

Pengecualian ekspor dapat dibuat untuk wilayah Georgia yang memisahkan diri di Ossetia Selatan dan Abkhazia, dan untuk anggota Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia.

Baca juga: Putin Pede Mampu Atasi Sanksi Barat dan Meyakini Kedaulatan Rusia Bakal Meningkat

Baca juga: Pasca Invasi ke Ukraina, Pengguna TikTok di Rusia Hanya Bisa Lihat Konten Bikinan Lokal

Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin, mengatakan larangan itu akan mencakup ekspor barang yang dibuat oleh perusahaan asing yang beroperasi di Rusia, termasuk mobil, gerbong kereta api, dan kontainer.

Itu terjadi ketika mantan presiden Rusia, Dmitry Medvedev, memperingatkan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan Barat yang telah ditarik dari Rusia dapat dinasionalisasi.

Perusahaan telah meninggalkan secara massal atau menghentikan investasi, termasuk raksasa industri dan pertambangan seperti Caterpillar dan Rio Tinto, Starbucks, Sony, Unilever, dan Goldman Sachs.

Baca juga: Situasi Neraka di Mariupol: Warga Sipil Saling Serang Berebut Makanan, Rusia Lakukan Penembakan

Baca juga: Tertangkap Satelit, Militer Rusia Berpencar ke Kota Dekat Kyiv, Artileri dalam Posisi Siap Menembak

Pada Rabu (9/3/2022), Moskow menyetujui Undang-undang yang mengambil langkah pertama menuju nasionalisasi aset perusahaan asing yang meninggalkan Rusia.

"Pemerintah Rusia sudah mengerjakan langkah-langkah yang meliputi kebangkrutan dan nasionalisasi properti organisasi asing."

"Perusahaan asing harus memahami bahwa kembali ke pasar kami akan sulit," kata Medvedev, Kamis.

Dia menuduh investor asing menciptakan "kepanikan" bagi orang Rusia biasa yang sekarang bisa kehilangan mata pencaharian.

Menurut angka terbaru, Rusia adalah mitra dagang terbesar ke-19 Inggris, dengan perdagangan antara kedua negara mencapai £15,9 miliar selama setahun dari akhir September 2020.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia vs Ukraina