Rusia Serbu Ukraina! Putin Ancam Negara-negara Lain Tidak Ikut Campur: Konsekuensinya Sangat Mahal

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Rentetan ledakan terdengar di ibu kota Ukraina Kiev, Kamis (24/2/2022) waktu setempat.

Kejadian ini terjadi hanya berselang beberapa menit setelah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu.

Putin sendiri mengakui kedua wilayah itu merdeka dari Ukraina Senin.

"Saya telah membuat keputusan operasi militer," kata Putin dalam pernyataan mengejutkan di televisi sesaat sebelum pukul 6.00 pagi waktu setempat.

Putin mengeklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina.

Putin mengatakan, Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah.

Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat.

Dalam pidatonya Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata.

Baca juga: Rusia Lancarkan Operasi Militer di Ukraina, PBB Gelar Pertemuan Darurat

Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian merilis pernyataan tak lama setelah aksi militer dimulai, dengan menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh Rusia.

"Putin telah memilih perang yang direncanakan yang akan membawa korban jiwa dan penderitaan manusia," katanya pada Rabu (23/2/2022) malam.

“Rusia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini, dan Amerika Serikat serta para sekutu dan mitranya akan merespons dengan cara yang bersatu dan tegas. Dunia akan menuntut pertanggungjawaban Rusia.”

Biden berujar, dia akan memantau situasi dari Gedung Putih pada Rabu malam dan berencana bertemu para mitra dari G7 pada Kamis (24/2/2022) pagi, untuk mengumumkan sanksi lebih lanjut dari AS dan sekutunya atas serangan Rusia ke Ukraina.

Sekjen PBB: Hentikan Serangan Anda

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan permohonan pribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak menyerang Ukraina.

Hadir dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan terkait krisis Rusia-Ukraina, Guterres juga mengingatkan, sudah ada terlalu banyak orang yang tewas dalam konflik.

Ia berharap, Rusia bisa mengurungkan niatnya.

"Presiden Putin, hentikan pasukan Anda untuk menyerang Ukraina, beri kesempatan damai, terlalu banyak orang telah tewas," ungkap Guterres, seperti dikutip The Straits Times.

Ukraina perintahkan warganya tinggalkan Rusia

Pemerintah Ukraina sebelumnya memerintahkan semua warganya di Rusia untuk segera hengkang sekaligus memperingatkan seluruh warga Ukraina untuk tidak berkunjung ke negara tersebut.

Peringatan itu dirilis di tengah peningkatan ketegangan di perbatasan Ukraina dan Rusia.

"Kementerian Luar Negeri merekomendasikan semua warga Ukraina menahan diri untuk melakukan kunjungan apapun ke Federasi Rusia, dan bagi mereka yang berada di negara itu agar segera meninggalkan wilayah tersebut," sebut pernyataan resmi Kemenlu Ukraina.

Kemenlu Ukraina menambahkan "peningkatan agresi Rusia terhadap Ukraina" membuat mereka tidak dapat memberikan bantuan konsuler kepada warga Ukraina di Rusia.

Diperkirakan ada beberapa juta warga Ukraina yang kini bermukim di Rusia.

Sementara itu, Ukraina mulai merekrut warganya dari usia 18-60 tahun sebagai anggota pasukan cadangan menyusul dekrit yang dikeluarkan Presiden Volodymyr Zelensky.

Militer Ukraina menyatakan periode dinas maksimum mencapai satu tahun dan orang-orang yang punya keahlian, seperti montir, akan ditempatkan ke unit-unit khusus.

Para pejabat Ukraina mengingatkan bahwa individu yang mengabaikan dekrit ini dapat menghadapi ancaman pidana.

Sejumlah pakar memperkirakan ada sekitar 900.000 orang yang kini menjadi anggota pasukan cadangan militer Ukraina.

Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas apa yang disebut Presiden Joe Biden sebagai "dimulainya invasi Rusia terhadap Ukraina"

"Kami telah memutus pemerintah Rusia dari pembiayaan Barat," kata Biden.

Pengumuman dari Biden ini menyusul politisi-politisi Rusia yang mengotorisasi Presiden Rusia Valdimir Putin untuk mengirim pasukan ke dua wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina timur.

Rusia mengatakan kedua wilayah ini adalah daerah independen - sebuah langkah yang dikatakan oleh Ukraina menyerang kedaulatan mereka.

Negara-negara Barat melihat aksi ini sebagai awal dari invasi yang lebih luas. Pada Senin, Putin mengirim tentara ke wilayah Donetsk dan Luhansk, "untuk menjaga perdamaian" - sebuah alasan yang disebut AS sebagai "omong kosong".

Pencitraan satelit selama 24 jam terakhir menunjukkan sejumlah pasukan dan perlengkapan militer baru diberangkatkan dari sebelah barat Rusia, dan lebih dari 100 kendaraan di pangkalan udara di Belarus, dekat perbatasan Ukraina, menurut perusahaan teknologi luar angkasa AS, Maxar.

Militer Rusia tidak berkomentar apa-apa, dan tidak jelas apakah ada tentara Rusia yang dikirimkan masuk ke Ukraina timur.

Saat mengumumkan "tahap pertama" penjatuhan sanksi langsung kepada Rusia pada Selasa (22/02), Biden mengatakan, "Sederhananya, Rusia baru saja mengumumkan bahwa mereka sedang mengincar sebagian besar Ukraina."

Sanksi ini di antaranya menyasar utang luar negeri Rusia, yang artinya negara ini tidak bisa lagi menggalang dana untuk membiayai keuangan negaranya melalui institusi finansial Barat.

AS juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah "elite" tingkat tinggi di Rusia.

"Mereka berbagi keuntungan korup dari kebijakan Kremlin, maka mereka harus berbagi kerugian yang sama," ujar Biden.

AS sebelumnya telah melarang perusahaan-perusahaan Amerika untuk berdagang dengan wilayah yang dikuasai pemberontak, Donetsk dan Luhansk, namun beberapa perusahaan diketahui masih melakukannya.

Inggris dan Uni Eropa juga mengumumkan gelombang sanksi terhadap bank-bank Rusia, juga kepada individu-individu di negara tersebut sejak Selasa.

Namun di antara sanksi yang sudah dijatuhkan, tidak ada yang sekeras seperti yang ada dalam ancaman AS bila Rusia melakukan invasi skala penuh.

Meski, baik AS dan Eropa menekankan sanksi-sanksi lain akan dijatuhkan bila situasi memburuk di Ukraina.

Sebelumnya, Rusia mengatakan pasukannya akan terlibat dalam "penjaga perdamaian" di republik rakyat Donetsk dan Luhansk, yang dideklarasikan secara sepihak oleh kelompok pro-Moskow di wilayah itu.

Kedua wilayah tersebut adalah basis pemberontak yang didukung Rusia, yang telah memerangi pasukan Ukraina sejak 2014.

Langkah Putin itu langsung dikecam oleh Presiden Ukraina yang menuduh Rusia sengaja melanggar kedaulatannya.