Kunjungi Israel, Menlu Jerman Baerbock Kritik Pemukiman Yahudi
Dalam kunjungan perdananya, Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menegaskan komitmen Jerman melindungi keamanan Israel. Tapi dia…
Seakan teman lama, Annalena Baerbock dan Menlu Israel, Yair Lapid, terlihat akrab ketka tiba di konferensi pers di Yerusalem, Jumat (11/2). Kehangatan itu sekilas menutupi perbedaan politik yang menjadi duri dalam hubungan Israel dan Jerman.
"Kami menilai pembangunan pemukiman Yahudi sebagai sesuatu yang destruktif dan melanggar hukum internasional,” kata Baerbock, setelah menekankan pentingnya dialog intensif antarsekutu bersama Lapid.
Dia mendesak agar perundingan damai yang dibekukan sejak 2014 kembali dihidupkan, dengan tujuan mewujudkan "solusi dua negara” antara Israel dan Palestina.
Punggawa Partai Hijau itu bertekad menempatkan isu Hak Asasi Manusia sebagai agenda sentral kebijakan luar negeri Jerman. Doktrin Baerbock menyaratkan "politik yang dipandu oleh nilai,” kemanusiaan. Sebab itu pula kunjungannya ke Israel dipenuhi kerikil diplomasi seputar isu Palestina.
Akhir 2021 silam Israel mendeklarasikan enam lembaga kemanusiaan Palestina, yang antara lain dibiayai Kemenlu Jerman, sebagai organisasi teror. Berlin menuntut bukti. Tapi Israel bergeming hingga kini.
Lapid membela keputusan pemerintah dengan merujuk pada dugaan aliran dana kemanusiaan untuk kegiatan terorisme. Namun begitu dia berkata, pejabat tinggi di kedua negara sedang giat merundingkan solusi.
Di sana, Baerbock juga membahas kelanjutan kesepakatan penjualan kapal selam senilai tiga miliar Euro ke Israel. Dia menegaskan tanggungjawab historis Jerman untuk melindungi keamanan Israel. Status istimewa tersebut tidak dimiliki negara lain, seperti contohnya Ukraina yang baru-baru ini ditolak ketika ingin membeli senjata untuk menghadang invasi Rusia.
Dialog melawan Antisemitisme
Dari Israel, Menlu Baerbock bertolak ke Ramallah di Tepi Barat Yordan untuk menemui otoritas Palestina dan sejumlah organisasi kemanusiaan. Jerman adalah donor bilateral terbesar bagi Palestina. Terakhir, Berlin mengabulkan dana bantuan senilai 100 juta Euro selama dua tahun ke depan.
Pemerintah di Ramallah sebaliknya berharap Jerman bisa menjadi penengah dan melobi Israel untuk kembali ke meja perundingan. Baerbock mengaku tidak ingin membuyarkan harapan tersebut, namun menyikapi permintaan itu dengan hati-hati.
Dia mengingatkan Presiden Mahmoud Abbas, betapa sudah banyak pendahulunya di Berlin yang gagal membuat kemajuan dalam perundingan damai. Termasuk di antaranya adalah Joschka Fischer, kader Partai Hijau terakhir yang menjabat di kementerian luar negeri.
Baerbock sebaliknya mengajak pemerintah Palestina untuk memajukan demokrasi dan menanggulangi korupsi.
Dia kembali menegaskan sikapnya menolak istilah "Negara Apartheid” yang baru-baru ini disematkan Amnesty International kepada Israel. "Di tengah Antisemitisme yang kembali marak, kita tidak sebaiknya menambah bahan hasutan,” kata dia.
"Penyematan istilah (Apartheid) justru bersifat kontraproduktif bagi Palestina.”
Sekutu "cerdas” di Yordania
Seusai pertemuan di Ramallah, Baerbock bertolak ke Amman pada Jumat untuk menemui Menteri Luar Negeri Ayman Safadi.
