Virus Corona
Anggota Parlemen Partai Republik AS Berupaya Ungkap 'Bias' terkait Investigasi Asal Usul Covid-19
Para ahli yang dikonsultasikan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden disebut telah menyampaikan hal yang 'bias' tentang asal-usul Covid-19.
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Anggota parlemen dari Partai Republik Amerika Serikat (AS) tengah berupaya mengungkap apa yang menurut mereka 'bias' dalam penyelidikan asal-usul virus corona (Covid-19) dan dugaan terhadap teori kebocoran di laboratorium Wuhan, China.
Setidaknya lima sumber telah 'berbagi rasa frustrasi' mereka setelah pengarahan intelijen tertutup yang berlangsung pada pekan lalu.
Para legislator Republik meyakini bahwa para ahli yang dikonsultasikan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden telah menyampaikan hal yang 'bias' tentang asal-usul Covid-19.
Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (4/10/2021), menurut laporan tersebut, briefing intelijen berlangsung pada 29 September lalu dan Partai Republik menekan briefer untuk mengungkapkan nama-nama ahli luar yang terlibat dalam penyelidikan itu.
Pada satu titik, mereka bahkan memeriksa daftar nama, membacakan nama secara lantang dan meminta pengarah (briefer) untuk memberikan jawaban 'ya atau tidak' tentang apakah individu yang disebutkan itu terlibat.
Anggota parlemen Republik dikabarkan berupaya mengidentifikasi ilmuwan non-pemerintah, yang bukan merupakan pejabat intelijen.
Khususnya seorang perwakilan AS dalam penyelidikan yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Peter Daszak.
Baca juga: Perusahaan Amerika yang Didanai AS Disebut Meneliti Virus Corona di Lab Wuhan Sejak 2014
Daszak memang tengah menghadapi pengawasan ketat karena kemitraan masa lalunya dengan Institut Virologi Wuhan, sebuah lembaga yang diyakini oleh beberapa orang telah terlibat dalam munculnya virus corona.
Menurut para pengamat, pekerjaan Daszak dan kaitannya dengan laboratorium di China itu dapat memicu konflik kepentingan.
Awal bulan lalu, jurnal medis The Lancet telah mengumumkan penutupan gugus tugas yang melakukan penelitian asal-usul virus corona, sebuah badan yang dipimpin oleh Daszak.
Menurut The Wall Street Journal, Ketua Komisi Covid The Lancet memutuskan untuk membubarkan gugus tugas karena hubungannya dengan Daszak dan organisasinya yakni EcoHealth Alliance.
Perlu diketahui, EcoHealth Alliance dikabarkan telah menggunakan dana AS untuk studi virus corona kelelawar yang dilakukan dalam kemitraannya dengan Institut Wuhan itu.
Investigasi selama 90 hari yang diperintahkan Biden tentang bagaimana virus corona muncul tidak membuahkan hasil yang sangat pasti.
Karena Komunitas Intelijen tetap terbagi pada dua pokok permasalahan, yakni apakah penyakit itu muncul secara alami atau bocor dari laboratorium.
Satu-satunya hal yang berhasil diartikulasikan oleh laporan intelijen Amerika dengan sangat percaya diri adalah bahwa Covid-19 bukan merupakan senjata biologis buatan China.
Namun, kesimpulan ini tentunya tidak memuaskan Partai Republik, lantaran beberapa di antaranya terus menegaskan bahwa virus corona bocor dari laboratorium Wuhan.
Selain itu mereka juga menuduh pemerintahan Biden kurang berkomitmen dalam upaya pengungkapan kebenaran tentang asal-usul virus tersebut.
"Sayangnya, pemerintahan Biden menolak untuk menyelidiki asal-usul virus ini secara serius," kata Perwakilan Partai Republik dari negara bagian Texas, Michael McCaul.
Baca juga: Kasus Covid-19 di China Terus Naik, Wabah Terparah Sejak Wuhan
Menanggapi tuduhan lanjutan bahwa virus itu bocor dari laboratorium China, pemerintah China membantah dan menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar.
Negara di kawasan Asia Timur itu bahkan menolak untuk ikut ambil bagian dalam penyelidikan kedua yang dipimpin WHO tentang asal-usul penyakit tersebut, setelah kemungkinan kebocoran laboratorium dimasukkan dalam proposal.
"Dalam beberapa aspek, rencana WHO untuk tahap selanjutnya dari penyelidikan asal virus corona tidak menghormati akal sehat, dan itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin bagi kami untuk menerima rencana seperti itu," tegas Wakil Kepala Komisi Kesehatan Nasional China, Zeng Yixin pada Juli lalu.