Presiden Duterte Pulihkan Perjanjian Kehadiran Pasukan Amerika Serikat di Filipina
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memulihkan perjanjian AS-Filipina yang mengatur kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara itu
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memulihkan perjanjian yang mengatur kehadiran pasukan AS di Filipina.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengungkapkan hal itu Jumat (30/7/2021).
Keputusan itu membalikkan keputusan sebelumnya, yang sempat menimbulkan kekhawatiran di dua negara.
“Izinkan saya berterima kasih kepada Presiden Duterte atas keputusannya untuk sepenuhnya memulihkan perjanjian pasukan asing,” kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada hari Jumat (30/7) dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Filipina, Delfin Lorenzana.
Baca juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ancam yang Menolak Vaksinasi Covid-19 dengan Hukuman Penjara
Baca juga: Presiden Duterte Peringatkan Penyebaran Varian Delta di Filipina: Pilih Divaksin atau Penjara
Austin mengatakan, keputusan Duterte memberikan kepastian bagi AS, termasuk peran AS dalam “paya kontra-pemberontakan di pulau selatan Mindanao.
“Kita bisa merencanakan lebih jauh sebelumnya dan dengan perencanaan jangka panjang itu, kita sebenarnya bisa melakukan latihan yang lebih komprehensif,” katanya.
Perjanjian The Visiting Forces Agreement (VFA) mengatur rotasi ribuan tentara AS masuk dan keluar Filipina untuk latihan dan latihan perang.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenza
Baca juga: Filipina Tak Akan Mengemis Vaksin Covid-19, Presiden Duterte: Kami Akan Bayar
Baca juga: Analis Amerika: China Bangun Pangkalan Kedua Bagi Peluncuran Rudal Nuklir
na mengatakan dia tidak mengetahui pasti mengapa Duterte mengubah keputusannya setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Manila pada hari Kamis (29/7).
Duterte mengatakan tahun lalu bahwa dia berencana untuk membatalkan VFA tetapi memperpanjangnya hingga Desember.
Menhan Filipina Lorenza mengatakan dia tidak mengetahui mengapa Duterte berubah pikiran setelah bertemu Austin di Manila pada Kamis malam.
“Negara-negara kita menghadapi berbagai tantangan, dari krisis iklim hingga pandemi,” katanya.
Ia menambahkan, aliansi Filipina-AS akan tetap penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran Indo-Pasifik.
Baca juga: AS Khawatir Soal Ancaman Peningkatan Kekuatan Nuklir China
Baca juga: Puluhan Pesawat Siluman AS Akan Menuju Pasifik di Tengah Ketegangan dengan China
“VFA yang dipulihkan sepenuhnya akan membantu kami mencapai tujuan itu bersama-sama,” kata Lorenza.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, juru bicara Duterte, Harry Roque mengataka, keputusan presiden itu didasarkan pada penegakan kepentingan inti strategis Filipina.
“Filipina akan, bagaimanapun, terus melibatkan negara-negara lain untuk kemitraan yang berhasil, berdasarkan kepentingan nasional inti kami,” katanya.
Sebuah pernyataan terpisah dari kantor Duterte mengatakan presiden Filipina dan Austin melakukan diskusi terbuka dan jujur tentang status dan arah masa depan hubungan Filipina-AS.
“Mereka sepakat bahwa aliansi dapat lebih diperkuat melalui peningkatan komunikasi dan kerja sama yang lebih besar,” tambah pernyataan itu.
Baca juga: Filipina Minta Bantuan AS untuk Analisis Data Black Box Pesawat Jatuh Lockheed C-130
Baca juga: Filipina Tewaskan 4 Militan Abu Sayyaf, Termasuk Komandan Dan Calon Pengantin Bom Bunuh Diri
Keputusan Duterte tidak akan banyak berubah di lapangan karena pakta tersebut belum diakhiri tetapi memberikan stabilitas bagi kedua negara.
Filipina adalah sekutu perjanjian AS, dan beberapa perjanjian militer bergantung pada VFA.
Sebelumnya Duterte bersumpah untuk mengakhiri pakta tersebut setelah Amerika Serikat menolak visa untuk seorang senator Filipina yang merupakan sekutu presiden. Namun ia tidak memastikan waktu berakhirnya.
“(Keputusan Duterte) membuka kemungkinan signifikan untuk memperkuat aliansi yang sebelumnya tertutup,” kata Greg Poling, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional.
Perjanjian ini sangat penting dan dibutuhkan Amerika Serikat, yang bersama sekutunya saat ini bersaing dengan China.
Baca juga: Tanggapi Amerika Serikat, Menlu Wang Yi: China Harus Ajari AS Cara Perlakukan Setara Negara Lain
Baca juga: AS Khawatir Soal Ancaman Peningkatan Kekuatan Nuklir China
Filipina dan China pun terlibat dalam sengketa yang berlangsung lama terkait kawasan di Laut China Selatan.
Amerika Serikat bulan ini mengulangi peringatan kepada China bahwa serangan terhadap pasukan Filipina di Laut China Selatan akan memicu perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina tahun 1951.
Pemilihan presiden Filipina ditetapkan untuk 2022 dan sementara Duterte dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri kembali, partainya telah mendorongnya untuk mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden. (Tribunnews.com/CNA/Aljazeera/Hasanah Samhudi)
