COVID dan Kudeta: Myanmar Dalam Cengkeraman Krisis Ganda

Sistem tersebut segera kewalahan akibat skala darurat, dengan ribuan kasus infeksi baru tiap harinya dan meningkatnya angka kematian.

Pada 25 Juli saja, 355 orang meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan COVID dan angka kematian secara keseluruhan telah menembus lebih dari 7.100, menurut data resmi yang hanya memperhitungkan kematian di rumah sakit.

Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, belum lama ini mengeluarkan seruan publik terhadap tenaga kesehatan profesional untuk kembali bekerja. Ia mengatakan,, semua tenaga kerja kesehatan harus bekerja sama untuk mengatasi darurat COVID.

Namun, tenaga kesehatan yang terafiliasi dengan CDM telah menolak panggilan tersebut, dan memicu meme di media sosial seperti: "Kami akan kembali saat kalian kembali ke barak kalian,” serta seruan terhadap militer untuk meninggalkan kudeta dan mengembalikan kekuasaan pada pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis.

Tekanan kembali pada masyarakat

Myanmar sejak lama tergolong salah satu negara dengan sistem kesehatan terlemah, dan dan efek gabungan dari pandemi COVID-19 dan kudeta telah mendorongnya ke sebuah titik kehancuran total.

Dalam beberapa minggu terakhir terdapat kekurangan besar untuk oksigen medis di rumah sakit. Beredar juga gambar-gambar kerabat yang putus asa berupaya untuk mendapatkan suplai oksigen bagi orang-orang yang mereka cintai.

Dalam sebuah surat terbuka terhadap komunitas internasional, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang dibentuk oleh para oposisi untuk membuat pemerintahan internal, menyebutkan "terdapat laporan-laporan tentang kekurangan oksigen, serta penyitaan fasilitas produksi oksigen oleh personel keamanan secara jelas dan tidak manusiawi.”

Tuduhan juga dilontarkan kepada personel keamanan, bahwa mereka sering menyita suplai oksigen dan mencegah orang-orang untuk mendapatkannya. Tudingan tersebut dikatakan militer Myanmar salah dan bermotif politik.

Dalam sebuah pertemuan untuk meninjau situasi pandemi COVID, komandan junta militar mengatakan, darurat kesehatan disalahgunakan dan salah direpresentasikan di media sosial untuk keuntungan politik. Demikian dilaporkan media milik pemerintah.

Pihak yang berwenang juga mengatakan, pemerintah militer telah mengimpor cukup pasokan konsentrator oksigen portabel serta peralatan lainnya yang berhubungan dengan COVID untuk memenuhi meningkatnya permintaan.

Sementara itu, program vaksinasi publik telah kembali dimulai pada 25 Juli setelah vaksin dari Cina belum lama ini datang. Tekanan kembali dilancarkan kepada orang-orang yang belum mendapatkan vaksin untuk memutuskan apakah mereka mau menerimanya atau tidak.

"Saya akan mendesak ibu saya untuk mendapatkan suntikan vaksin kali ini. Namun, hal itu tergantung padanya dan keluarga saya,” kata Hnin Yee Aung.

(vv/as)