Junta Myanmar Berlakukan Darurat Militer, Salahkan Teroris atas Serangan di Kantor Polisi dan Bank

Jepang adalah investor besar dan sumber bantuan teknis dan bantuan pembangunan bagi pemerintah semi-sipil Myanmar dalam 10 tahun demokrasi dan reformasi setelah berakhirnya era terakhir pemerintahan militer pada 2011.

Risiko terhadap kehidupan dan kebebasan di Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta.

Pihak militer berusaha untuk menegakkan ketertiban di tengah gelombang kemarahan publik atas penggulingan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Banyak jurnalis termasuk di antara hampir 4.900 orang yang telah ditangkap, menurut AAPP.

DVB merupakan di antara beberapa outlet berita yang izinnya telah dicabut oleh militer, yang telah membatasi akses internet dan menggunakan kekuatan mematikan untuk menekan pemogokan dan protes di seluruh negeri terhadapnya.

Tiga dari jurnalis DVB ditahan di Thailand utara minggu ini karena masuk secara ilegal setelah melarikan diri dari Myanmar.

Kelompok hak asasi manusia telah memohon kepada Thailand untuk tidak mendeportasi mereka.

Emerlynne Gil, wakil direktur regional Amnesty International mengatakan jurnalisme secara efektif telah dikriminalisasi oleh para jenderal Myanmar.

"Mereka mempertaruhkan nyawa dan kebebasan untuk menjelaskan pelanggaran militer," kata Gil dalam sebuah pernyataan.

"Otoritas militer kejam, bertekad untuk menghancurkan perbedaan pendapat dengan membungkam mereka yang berusaha mengungkap kejahatan mereka," imbuhnya.

Berita lain seputar Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina/Andari Wulan Nugrahani)