Proyek Kerja Sama di Bandung dan Surabaya Jadi Contoh Saat Sidang PBB di Nairobi
Proyek yang dilaksanakan di Surabaya berkaitan dengan penataan wilayah Putat Jaya dan kesiapsiagaan menghadapi risiko gempa bumi.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, NAIROBI - Proyek kolaborasi antara UN-Habitat dengan Pemerintah Inggris yang dilaksanakan antara lain di Bandung dan Surabaya dinilai sebagai contoh kolaborasi yang baik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Hal ini mengemuka di tengah sidang Executive Board UN-Habitat yang berlangsung di Nairobi, Kenya, 7-8 April 2021.
Menanggapi hal ini, Dubes RI Nairobi, M Hery Saripudin menyambut antusias hal itu.
Terbukti proyek itu meningkatkan kemakmuran, mengatasi kemiskinan di perkotaan.
"Indonesia menyambut baik pelaksanaan Global Future Cities Program di Bandung dan Surabaya, semoga keberhasilan proyek ini dapat menjadi best practices di kota-kota lainya di Dunia," kata Dubes Hery dalam keterangannya, Sabtu (10/4/2021).
Proyek kolabirasi tersebut dilaksanakan dalam kerangka Global Future Cities Program.
Surabaya dan Bandung telah menjadi tuan rumah kerja sama teknik dengan UN-Habitat dalam tema yang berbeda.
Baca juga: Tembakan Meriam Kehormatan untuk Pangeran Philip Bergema di Seluruh Wilayah Inggris
Proyek yang dilaksanakan di Surabaya berkaitan dengan penataan wilayah Putat Jaya dan kesiapsiagaan menghadapi risiko gempa bumi.
Sementara itu proyek di Bandung berkaitan dengan penataan transportasi umum.
Sidang yang berlangsung secara virtual tersebut menjadi penutup keanggotaan Indonesia pada Executive Board (EB) UN-Habitat, setelah menjalankan tugas selama dua tahun.
"Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 36 anggota EB UN-Habitat setelah disepakati oleh seluruh negara anggota UN-Habitat dalam sidang UN-Habitat Assembly tahun 2019 lalu," terang Dubes Hery.
Masa jabatan anggota Executive Board adalah empat tahun, namun saat pemilihan tahun 2019, disepakati bahwa Indonesia dan Bahrain akan berbagi masa keanggotaan selama masing-masing dua tahun.
Selama dua tahun masa keanggotaan di Executive Board Indonesia telah turut mengawasi kinerja serta mengawal perencanaan dan implementasi kegiatan dan anggaran UN-Habitat.
Selain itu, dalam situasi yang sulit, Indonesia mencoba hadir memberikan jalan tengah untuk kepentingan bersama.
