Sabtu, 4 Oktober 2025

Krisis Myanmar

Kuasai Pemerintahan, Militer Myanmar Blokir Sementara Jaringan Media Sosial

Militer telah memerintahkan perusahaan telekomunikasi lokal untuk memblokir jejaring sosial Facebook, Instagram serta WhatsApp.

Editor: Hasanudin Aco
STRINGER / AFP
Tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw pada 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta. 

Pernyataan itu dimulai oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres yang berjanji bahwa PBB akan melakukan yang terbaik untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar.

Langkah tegas PBB ini dilakukan untuk memastikan bahwa kudeta tersebut gagal.

"Pengambilalihan militer di Myanmar sama sekali tidak dapat diterima setelah terjadi pemilihan umum yang saya yakini berlangsung normal, dan setelah periode transisi yang besar," kata Guterres.

Sebelumnya, militer Myanmar melancarkan kudeta pada Senin pagi terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi lainnya.

Tatmadaw bersumpah untuk 'mengambil tindakan' terhadap dugaan penipuan pemilih selama berlangsungnya pemilihan umum 8 November 2020, yang membuat Aung San Suu Kyi menang besar.

Militer negara itu mengatakan mereka berkomitmen pada sistem demokrasi dan berjanji untuk mengadakan pemilihan yang baru dan adil saat kondisi darurat berakhir.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved