Hari Kelima Protes Thailand: Demonstran Meluas ke Luar Bangkok

TRIBUNNEWS.COM - Aktivis pro-demokrasi di Thailand melancarkan protes hari kelima berturut-turut, Minggu (18/10/2020). 

Mereka menjadwalkan aksi unjuk rasa tak hanya di Ibu Kota tetapi juga di beberapa lokasi lain di seluruh negeri.

Mengutip SCMP, aparat kepolisian memperingatkan para pengunjuk rasa yang telah melanggar hukum.

Sebelumnya, Perdana Menteri Thailand menyerukan keadaan darurat dan melarang adanya pertemuan lima orang bahkan lebih untuk menekan aksi protes.

Namun, pada hari Sabtu, hanya sedikit orang yang ditangkap karena demonstrasi damai diadakan di beberapa titik di sekitar Bangkok, dengan beberapa ribu orang mengambil bagian.

Baca juga: Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Kaget Seusai Pindah ke Liga Thailand

Baca juga: Demo Thailand: Protes Anti Pemerintah Terus Berlanjut, 77 Stasiun Kereta di Bangkok Ditutup

Gerakan protes yang menuntut pengunduran diri perdana menteri, konstitusi yang lebih demokratis dan reformasi monarki, dimulai pada bulan Maret 2020 di universitas-universitas di seluruh negeri.

Setelah jeda karena krisis virus corona, unjuk rasa dihidupkan kembali pada akhir Juli.

Para demonstan bersatu membangun kekuatan, khususnya di Bangkok.

Pada Minggu, aksi unjuk rasa diadakan di setidaknya di selusin provinsi, termasuk Chiang Mai, tujuan wisata populer di Thailand utara.

Kemudian, pada Sabtu, setelah penyelenggara protes mendesak para pengikutnya untuk bertemu di stasiun Skytrain kota.

Para pengunjuk rasa yang mengabaikan keputusan darurat itu dan berkumpul pada Kamis malam dalam jumlah besar di persimpangan utama di distrik perbelanjaan pusat Bangkok. mengatasi perlawanan setengah hati oleh barisan tipis polisi.

Unjuk rasa yang berlangsung Jumat malam di persimpangan terdekat dihancurkan oleh sejumlah besar polisi anti huru hara didukung oleh meriam air yang dipasang di truk. 

Baca juga: Protes Anti Pemerintah Thailand: Polisi Semprot Demonstran dengan Water Cannon Campur Gas Air Mata

Baca juga: 3 Bulan Didemo Masyarakat, Begini Sosok Raja Thailand: Punya 20 Selir dan Aset Triliunan Rupiah

Lebih jauh, gerakan protes menjadi sangat kontroversial ketika mengadopsi reformasi monarki sebagai tuntutan.

Monarki telah lama dianggap sakral di Thailand, dan dilindungi oleh undang-undang yang membuat pencemaran nama baik institusi kerajaan dapat dihukum tiga hingga 15 tahun penjara.

Masalah ini telah membuat marah pihak konservatif Thailand, terutama tentara, yang menganggap melindungi monarki sebagai salah satu tugas utamanya.

Baca juga: Thailand Dilaporkan Mencekam, Apa yang Sedang Terjadi di Negara Itu? Demo Menggoyang Takhta Raja?

Baca juga: 3 Negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, dan Thailand Serempak Dilanda Gejolak Politik, Ada Apa?

The Nation melaporkan, mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatraditimbang melalui media sosial pada hari Sabtu, mengingatkan Prayuth tentang kudeta yang dia pimpin pada tahun 2014 yang memaksanya turun dari kekuasaan.

“Saya tidak tahu apakah semua orang masih ingat? Enam tahun lalu, sekelompok orang menyebut diri mereka Komite Reformasi Demokratik Rakyat dan menuntut pengunduran diri saya," katanya.

Saat itu, tutur Shinawatraditimbang , Prayuth Chan-ocha yang menjabat sebagai Panglima Militer Thailand melontarkan pertanyaan, apakah Shinawatraditimbang  dapat terus memimpin pemerintahan?

“Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengumumkan pembubaran Parlemen untuk membuka jalan bagi pemilu baru sehingga rakyat dapat menentukan sendiri masa depan negara sesuai dengan prinsip demokrasi," tambahnya.

“Hari ini, peristiwa yang sama terjadi pada Prayuth. Pelajar, saudara dan saudari ingin melihat negara berubah, dan mereka meminta Prayuth untuk mengundurkan diri dan mengamandemen Konstitusi. Saya telah memantau situasi di Thailand dengan prihatin," tambahnya.

“Itu mengingatkan saya pada saat Anda (Prayuth) bertanya kepada saya enam tahun lalu apakah saya baik-baik saja," katanya.

"Saya harap Anda mengingatnya hari ini dan memilih untuk membuat keputusan dengan cepat sehingga negara bisa tenang dan maju," tuturnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)