Arab Saudi Gagal Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB Tetapi Rusia dan China Masuk
Hasil ini menjadi pukulan telak bagi upaya Arab Saudi untuk meningkatkan citranya setelah pembunuhan wartawan Washington Post Jamal Khashoggi.
Arab Saudi telah mengakui bahwa pejabat pemerintah membunuh Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul dua tahun lalu.
China dituduh mengirim ratusan ribu Muslim Uighur ke kamp-kamp pendidikan ulang negara bagian di provinsi Xinjiang.
Setiap negara yang duduk di dewan harus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Para kandidat diminta untuk mempublikasikan pernyataan kepada sesama anggota PBB yang menetapkan kualifikasi hak asasi manusia mereka.
Dalam pernyataannya Arab Saudi mengakui menempatkan "pembatasan hukum pada kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam rangka melindungi ketertiban umum, keamanan nasional, moral publik dan kesehatan, dan hak atau reputasi orang lain. Media massa, penerbit dan semua kendaraan berekspresi lainnya harus menggunakan bahasa sipil dan sopan, mematuhi hukum negara, berkontribusi pada pendidikan bangsa dan mempromosikan persatuan."

Itu tidak menyebutkan aktivis perempuan dipenjara karena mengkampanyekan hak mengemudi, atau anggota keluarga kerajaan Saudi lainnya yang ditahan tanpa akses ke keluarga atau pengacara mereka.
Rusia mengklaim "promosi dan perlindungan hak asasi manusia adalah prioritas mutlak dari kebijakan luar negeri Federasi Rusia".
China dalam pernyataannya menempatkan penekanan berat pada emansipasi ekonomi, tetapi mengatakan itu "menjamin kebebasan semua kelompok etnis untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa lisan dan tertulis mereka sendiri".
Pernyataan itu menambahkan: "Selalu ada ruang untuk meningkatkan hak asasi manusia. Tidak ada model yang berlaku secara universal, dan hak asasi manusia hanya dapat maju dalam konteks kondisi nasional dan kebutuhan rakyat."
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia pada 2018.
"Majelis Umum PBB sekali lagi memilih negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang abhorrent," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Selasa.
"Pemilihan ini hanya memvalidasi lebih lanjut keputusan AS untuk menarik diri dan menggunakan tempat dan peluang lain untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia universal."(Guardian/Reuters)