AS Minta PBB Perpanjang Embargo Senjata Iran Selama Mungkin: Dengarkan Suara Israel dan Negara Lain

Para diplomat mengatakan Washington akan menghadapi kesulitan, kekacauan, dan pertarungan yang sangat sulit.

Iran telah melanggar sebagian dari perjanjian nuklir sebagai reaksi dari penarikan AS dan penerapan kembali sanksi Washington.

Kepala Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian PBB Rosemary DiCarlo mengatakan kesepakatan nuklir itu penting untuk keamanan regional dan internasional. Dia menambahkan: "Oleh karena itu sangat disesalkan bahwa masa depan perjanjian ini diragukan."

Inggris, Prancis dan Jerman menyatakan keprihatinan mereka kepada PBB bahwa dengan mencabut embargo senjata terhadap Iran akan memiliki implikasi besar bagi keamanan dan stabilitas regional.

Namun, mereka juga mengatakan tidak akan mendukung upaya AS untuk secara sepihak memicu pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan: "Komunitas internasional pada umumnya - dan Dewan Keamanan PBB pada khususnya - menghadapi keputusan penting: Apakah kita tetap menghormati aturan hukum, atau apakah kita kembali ke hukum rimba dengan menyerah pada tingkah pengganggu penjahat?"

Tangkap Trump

Hubungan Iran dengan Amerika dipastikan akan semakin tegang.

Senin (29/6/2020), Iran telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan meminta Interpol membantu menahan Presiden AS Donald Trump dan puluhan orang lainnya yang diyakini melakukan serangan pesawat tak berawak yang menewaskan seorang jenderal top Iran di Baghdad.

Melansir Al Jazeera, Jaksa Teheran Ali Alqasimehr mengatakan pada hari Senin bahwa Trump, bersama dengan lebih dari 30 lainnya, terlibat dalam serangan 3 Januari yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani.

Menurut kantor berita ISNA, mereka menghadapi tuduhan pembunuhan dan terorisme.

Alqasimehr tidak mengidentifikasi orang lain yang dicari selain Trump. Akan tetapi, dia menekankan Iran akan terus mengejar Trump bahkan setelah masa jabatan kepresidenannya berakhir.

Interpol, yang berbasis di Lyon, Prancis, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa konstitusinya melarangnya melakukan "intervensi atau kegiatan apa pun yang bersifat politik, militer, agama atau ras".,

"Karena itu, jika atau ketika ada permintaan seperti itu dikirim ke Sekretariat Jenderal, Interpol tidak akan mempertimbangkan permintaan seperti ini," demikian pernyataan Interpol seperti yang dilansir dari Al Jazeera.

Utusan AS untuk Iran Brian Hook menggambarkan tindakan itu sebagai "aksi propaganda".