Korut Ancam Tambah Pasukan di Perbatasan, Korea Selatan: Belum Ada Tanda-Tanda Mencurigakan
Langkah tersebut akan melanggar kesepakatan tahyn 2018 yang melarang kedua Korea untuk mengambil tindakan bermusuhan terhadap satu sama lain
Kantor Berita Resmi Korea Utara KCNA melaporkan, negara itu menghancurkan kantor penghubung dengan "ledakan dahsyat" karena "marah."
Baca: Kim Yo Jong Minta Presiden Korea Selatan Minta Maaf karena Rusak Hubungan Antar Korea
"Penghancuran ini sejalan dengan pola pikir orang-orang yang marah kepada sampah manusia dan mereka, yang telah melindungi sampah itu, harus membayar mahal atas kejahatan mereka," demikian laporan KCNA merujuk pada para pembelot Korea Utara di Korea Selatan yang mengirim selebaran propaganda anti-Pyongyang selama bertahun-tahun.
Pemimpin Korea Selatan menyerukan untuk berhenti menaikkan ketegangan.
Korea Selatan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan "penyesalan yang luar biasa" atas penghancuran kantor penghubung.
Pernyataan tersebut, yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional, mengatakan penghancuran itu adalah "tindakan yang mengkhianati harapan untuk perbaikan hubungan Korea Selatan-Korea Utara dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea."
Secara terpisah, Departemen Pertahanan Korea Selatan mengatakan mereka tengah memonitor kegiatan militer Korea Utara dan siap sigmaga untuk bertempur.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan pada perkembangan terbaru di Semenanjung Korea.
"Sekjen PBB menyerukan dimulainya kembali dialog antar-Korea yang mengarah ke solusi damai yang memberi manfaat bagi perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang," kata juru bicara PBB Eri Kaneko di New York.
Sebelumnya militer Korea Utara siap untuk mengambil tindakan tegas, jika para pembelot masih terus mengirim selebaran anti-Pyongyang di perbatasan Korea.
Demikian dilaporkan Kantor Berita Resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), Selasa (16/6/2020).
Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) mengatakan hubungan dua Korea makin buruk, dan mereka telah mempelajari "rencana aksi" untuk memasuki kembali zona yang telah didemiliterkan di bawah Pakta Inter-Korea dan "mengubah garis depan menjadi sebuah benteng."
"Militer kami akan dengan cepat dan menyeluruh melaksanakan keputusan dan perintah dari Partai dan pemerintah," demikian pernyataan KPA seperti dilaporkan kantor berita KCNA.
Ketegangan telah meningkat saat Pyongyang mengancam untuk memutuskan semua komunikasi antar-Korea dan mengambil tindakan balas dendam atas selebaran, yang membawa pesan kritis kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong un termasuk soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Selebaran 'propaganda" dari para pembelot - biasanya disampaikan pada balon udara atau mengambangkan botol di aliran sungai.
Pada Sabtu pekan lalu, Kim yo Jong, saudari Kim Jong Un--pejabat senior Partai Buruh yang berkuasa, mengatakan ia memerintahkan militer untuk mempersiapkan tindakan tegas terhadap Korea Selatan.