Amerika Serikat Akan Larang Maskapai China Masuk Negaranya Mulai 16 Juni 2020

Laporan wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Ketegangan China dan Amerika Serikat (AS) kembali terjadi.

Amerika Serikat (AS) memerintahkan penangguhan atau penghentian semua penerbangan maskapai China masuk dan keluar dari Amerika Serikat (AS).

Keputusan ini diumumkan, Rabu (4/6/2020) waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia.

Keputusan ini diambil, setelah Beijing melakukan pembatasan kepada maskapai penerbangan AS.

Baca: Jokowi Minta Para Peneliti Indonesia Segera Temukan Vaksin Corona Agar Bisa Diproduksi Akhir Tahun

Langkah ini menambah ketegangan antara dua negara dengan ekonomi terbesar terpicu sejak polemik virus corona atau Covid-19.

Pelarangan AS ini akan mulai berlaku 16 Juni mendatang.

Namun menurut Departemen Perhubungan AS, kebijakan ini dapat diimplementasikan lebih cepat, jika Presiden Donald Trump memerintahkan itu.

Baca: Mantan Menhan AS: Trump Coba Pecah-Belah Amerika

"Keputusan ini mempengaruhi empat maskapai sipil China, termasuk Air China dan China Eastern Airlines," jelas Departemen Perhubungan.

Maskapai penerbangan AS secara tajam mengurangi atau menangguhkan layanan ke China di tengah pandemi Covid-19.

Namun Delta Air Lines dan United Airlines telah meminta izin untuk melanjutkan penerbangan ke China bulan ini.(AFP/Channel News Asia)

AS keluar dari WHO

Uni Eropa mendesak Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali keputusannya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Dalam menghadapi ancaman global ini, sekarang waktunya untuk meningkatkan kerjasama dan mencari solusi bersama. Tindakan yang melemahkan hasil internasional harus dihindari," ujar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Josep Borrell, diplomat teratas Uni Eropa, seperti dilansir Reuters, Minggu (31/5/2020).

Baca: China Masuk Tahap Uji Klinis Kedua, Bersiap Produksi Massal Vaksin Covid-19 Jelang Akhir 2020

Baca: Donald Trump akan Menindak Platform Media Sosial yang Berseberangan Dengannya

"Dalam konteks ini, kami mendesak AS untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang diumumkan,".

Presiden AS Donald Trump menyatakan negaranya keluar dari keanggotaan WHO, Jumat (29/5/2020) waktu setempat atau Sabtu WIB.

Trump menuduh organisasi PBB itu menjadi boneka China terkait pandemo Covid-19.

AS secara resmi bergabung di WHO pada 1948.

Saat melakukan jumpa pers harian di Taman Mawar, Gedung Putih, Washington DC, Trump mengatakan para pejabat China mengabaikan kewajiban mereka untuk melapor kepada WHO tentang virus corona, yang kini telah menewaskan ratusan ribu orang di seluruh dunia.

"China memiliki kendali penuh atas WHO meskipun hanya membayar 40 juta dolar per tahun dibandingkan dengan apa yang dibayar Amerika Serikat yaitu sekitar 450 juta dolar per tahun," katanya.

Keputusan mengejutkan itu dinyatakan Trump setelah minggu lalu Presiden China Xi Jinping berjanji memberikan 2 miliar dolar AS (sekira Rp 29,3 triliun) kepada WHO selama dua tahun ke depan guna membantu memerangi virus corona.

Jumlah itu hampir memenuhi seluruh anggaran program tahunan WHO untuk tahun lalu.

Trump bulan lalu menghentikan pendanaan untuk organisasi beranggotakan 194 negara itu.

Kemudian dalam suratnya pada 18 Mei, ia memberi WHO waktu selama 30 hari untuk berkomitmen melakukan reformasi.

"Karena mereka telah gagal melakukan reformasi yang diminta dan sangat dibutuhkan itu, kita hari ini akan mengakhiri hubungan kita dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan mengalihkan dana itu ke seluruh dunia yang layak mendapatkan kebutuhan kesehatan masyarakat global mendesak," kata Trump.

Belum ada kejelasan kapan keputusan itu mulai berlaku.

Resolusi bersama Kongres 1948 tentang keanggotaan AS di WHO mengatakan, negara itu berhak ke luar dari organisasi itu dengan pemberitahuan satu tahun sebelumnya.

WHO belum menanggapi permintaan komentar atas pengumuman Trump.

Sebelumnya, organisasi dunia itu membantah pernyataan Trump mereka mempromosikan "disinformasi" China tentang virus itu.

"Penting untuk diingat WHO adalah platform untuk kerja sama antarnegara," kata Donna McKay, Direktur Eksekutif Physicians for Human Rights.

"Menjauh dari institusi sangat penting itu di tengah pandemi bersejarah ini akan merugikan rakyat, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia."