Korban Meninggal Dunia dalam Kerusuhan di India Capai 25 Orang, PM Narendra Modi Dikritik Pedas

TRIBUNNEWS.COM - Setidaknya 25 orang terbunuh dan ratusan terluka dalam kerusuhan yang terjadi di sepanjang ibu kota India, New Delhi per Minggu (23/2/2020), menurut orotitas rumah sakit dan beberapa media lokal.

Mengutip dari Aljazeera, polisi dan anggota militer lain berpatroli di sepanjang jalan.

Massa makin banyak yang berkumpul sejak Rabu (26/2/2020), di mana wilayah yang dilanda kerusuhan ditinggalkan.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan massa agar tenang pada hari Rabu setelah kekerasan terparah terjadi di Delhi dalam beberapa dekade terakhir.

Kondisi itu tuntutan diadakannya jam malam militer.

Permohonan Modi itu merupakan buntut kritik dari partai-partai oposisi atas kegagalannya mengendalikan kekerasan, meskipun menggunakan gas air mata, pelet, dan granat asap.

Sonia Gandhi, presiden partai oposisi Kongres, menyerukan pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Amit Shah, yang secara langsung bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban di ibukota.

Sunil Kumar, direktur Rumah Sakit Guru Teg Bahadur (GTB) tempat banyak yang terluka dirawat mengatakan kepada kantor berita AFP, hampir 60 orang mengalami luka tembak.

Sementara bentrokan terjadi bagian-bagian ibu kota, Modi justru menjadi tuan rumah dari penyambutan mewah untuk Presiden AS Donald Trump pada Selasa lalu, menyusul rapat umum di negara bagian asalnya Gujarat pada hari Senin, yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 orang.

3 Orang Tewas dalam Aksi Protes UU Kewarganegaraan Tepat Sebelum Kedatangan Donald Trump di India

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, 3 orang tewas dalam aksi protes di Delhi terkait undang-undang kewarganegaraan baru yang kontroversial.

Insiden itu terjadi hanya beberapa jam sebelum kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke India pada Senin (24/2/2020).

Seorang polisi dan dua orang Muslim tewas hari itu buntut dari undang-undang kewarganegaraan yang baru akhir tahun lalu, BBC.com melaporkan.

Kendaraan dibakar dalam aksi bentrok yang terjadi antara pendukung dan penentang hukum, yang menurut para kritikus menargetkan 200 juta Muslim di India.

Baca: Hadapi Incaran Donald Trump, Ekonom Berikan Saran pada Pemerintah Indonesia

Sebagian kota tetap dalam situasi tegang saat Trump bersiap untuk berdialog dengan Perdana Menteri India Narendra Modi hari ini.

Kemarin (24/2/2020), pemimpin AS mulai melakukan perjalanan resmi pertamanya ke India.

Trump mengunjungi Taj Mahal bersama istrinya, Melania.

Sebelumnya, mereka terbang ke Gujarat, rumah asal Narendra Modi.

Kunjungan Trump pada Narendra Modi dinilai tepat waktu sebab pemerintahan Modi berada di bawah tekanan dalam beberapa bulan terakhir.

Baca: Pria di India Hampir Terlindas Kereta Gara-gara Bikin Video TikTok, Dihujat Netizen hingga Menteri

Undang Undang Kewarganegaraan Baru Citizenship Amendment Act (CAA)

Masih dilansir BBC.com, puluhan ribu orang di kota-kota di seluruh India yang merupakan mayoritas Hindu memprotes undang-undang baru, Citizenship Amendment Act (CAA).

Aksi itu dilakukan atas dasar solidaritas kepada umat Muslim yang dinilai dirugikan oleh undang-undang baru itu.

Anggota parlemen mengatakan Citizenship Amendment Act (CAA) dibuat untuk membantu kelompok minoritas di negara-negara tetangga India yang mengalami persekusi.

Mereka akan dipermudah jika ingin menjadi warga negara India.

Namun, aturan tersebut tidak belaku bagi warga Muslim.

Modi mengatakan undang-undang itu dibuat untuk melindungi kaum minoritas yang tertindas.

Sementara para kritikus mengatakan undang-undang itu adalah bagian dari upaya meminggirkan Muslim.

Kekerasan di wilayah mayoritas Muslim di timur laut Delhi dimulai pada hari Minggu dan berlanjut hingga hari Senin.

Dalam aksi itu, pertama kalinya ada seorang anggota pasukan keamanan terbunuh.

Kerusuhan di beberapa wilayah India yang sudah meletus sejak akhir tahun lalu.

Polisi menembakkan peluru gas air mata serta menambakkan batu untuk membubarkan kerumunan.

Akibatnya 25 orang terluka.

Ketua Menteri yang baru saja terpilih lagi di Delhi, Arvind Kejriwal, meminta pemerintah federal untuk memulihkan hukum dan ketertiban.

Kepolisian ibukota melapor langsung ke pemerintah federal, yang dijalankan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India.

Undang-undang yang baru menimbulkan kekhawatiran status negara sekuler India tengah berisiko.

Pertemuan Modi dan Trump Akan Membahas tentang Perdagangan

Modi dan Trump, yang merupakan pemimpun dua negara demokrasi terbesar di dunia, akan mengadakan pembicaraan formal di ibukota hari ini (25/2/2020).

Namun di tengah keramaian, banyak spekulasi tentang kesepakatan dagang antara India dan Amerika tidak mungkin terjadi meski Trump berkunjung langsung.

AS adalah salah satu mitra dagang terpenting India, dengan perdagangan bilateral senilai $ 142,6 miliar pada tahun 2018.

AS memiliki defisit perdagangan barang dan jasa senilai $ 25,2 miliar dengan India, mitra dagang barang kesembilan terbesar.

Meskipun hubungan politik dan strategis telah tumbuh, ada ketegangan atas masalah perdagangan.

Trump mengatakan tarif India (pajak impor) tidak dapat diterima, dan menggambarkan India sebagai "rajanya" tarif.

Sementara itu, selama kunjungannya, Trump akan menyampaikan keprihatinan tentang kebebasan beragama di India saat ini.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)