PM Inggris bekukan parlemen jelang Brexit: 'Perampokan demokrasi', petisi publik, hingga pound anjlok
Pemimpin oposisi menyebut pembekuan parlemen oleh PM Inggris Boris Johnson sebagai 'perampokan demokrasi', sementara di pasar mata uang, pound
Tahun ini, Parlemen Inggrus akan dibekukan selama 23 hari kerja sebelum Pidato Ratu pada tanggal 14 Oktober.
Meskipun penutupan parlemen merupakan hal normal, pemilihan waktunya kali ini "jelas sangat kontroversial," kata Maddy Thimont-Jack di lembaga pemikir Institute for Government.
Mengapa kontroversial?
Selain memangkas pengaruh anggota parlemen dalam pengambilan keputusan penting, pembekuan parlemen juga dapat mempersulit perencanaan Brexit tanpa kesepakatan.
Pasalnya, perdana menteri - tanpa parlemen bersidang - tidak akan mampu mengesahkan undang-undang untuk menopang dampak dari Brexit tanpa kesepakatan.
Undang-undang seperti itu, misalnya digunakan sebagai landasan untuk menyediakan dana atau sumber dana tambahan.
Pihak-pihak yang mendukung pembekuan parlemen berpendapat bahwa lembaga tersebut menghormati hasil referendum tahun 2016 dengan memastikan Inggris keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober.
Namun mereka yang menentang langkah itu mengatakan pembekuan parlemen tidak demokratis dan merongrong para anggota parlemen - mayoritas mereka menentang Brexit tanpa kesepakatan.
