Hong Kong: RUU Ekstradisi ditangguhkan, pemimpin 'menyesal memicu kontroversi'

Pemerintah Hong Kong menangguhkan rancangan undang-undang (RUU) Ekstradisi yang kontroversial setelah warga kawasan itu menggelar rangkaian demonstrasi besar-besaran selama hampir sepekan.

Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengaku menyesal.

"Saya merasa kesedihan dan penyesalan mendalam bahwa kekurangan dalam kerja kami—dan beragam faktor lainnya—telah memicu kontroversi yang substansial," ujarnya.

Lam mengatakan diriya telah mendengar seruan agar pemerintah "berhenti sejenak dan berpikir".

Dia juga mengaku "penjelasan dan komunikasi" RUU tersebut tidak memadai.

• Unjuk rasa Hong Kong: Apakah demonstrasi akan menghasilkan perubahan?
• Unjuk rasa Hong Kong: Demonstran lanjutkan protes, pembahasan RUU Ekstradisi ditunda
• Unjuk rasa Hong Kong: Lima hal yang perlu Anda ketahui

Disebutkannya, tujuan dia adalah "kepentingan-kepentingan terbesar Hong Kong" yang melibatkan memulihkan ketertiban dan kedamaian.

Lam mengatakan urgensi untuk meloloskan RUU tersebut sebelum akhir periode legislatif "mungkin tak lagi ada".

Tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk "langkah selanjutnya", kata Lam.

Sebagaimana dilaporkan wartawan BBC di Hong Kong, Helier Cheung, pernyataan Carrie Lam ini mengagetkan mengingat sebelumnya dia berkeras menolak mencabut RUU itu walau dihadapkan pada penentangan besar-besaran dari warga.

Akan tetapi, sikap pemerintah Hong Kong ini bukan berarti langsung meredakan kekhawatiran warga.

Seorang demonstran berkata bahwa dirinya yakin pemerintah "mencoba mengalihkan perhatian sampai oposisi tenang, kemudian mencoba memulai kembali proses" menggolkan RUU Ekstradisi.

Adapun sejumlah pengunjuk rasa lainnya menegaskan bahwa mereka masih akan ikut ambil bagian dalam rencana protes pada Minggu (16/6).

"Tujuan akhir kami adalah pembatalan RUU, bukan menundanya. Saya pikir masih ada banyak orang turun ke jalan besok," kata seorang pemimpin aksi pelajar.

Apa kontroversi di balik RUU Ekstradisi?

RUU tersebut akan memungkinkan pihak berwenang di China daratan, Taiwan, dan Makau mengekstradisi tersangka yang dituduh melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan.