Joko Driyono jadi tersangka, PSSI digambarkan alami 'fase krisis terburuk'
Pengamat menggambarkan PSSI berada dalam fase krisis terparah dengan penetapan pelaksana tugas ketua umum PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka.
Pakar manajemen olah raga dari Ganesport Institute, Amal Ganesha, menggambarkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berada dalam fase krisis terparah dengan penetapan pelaksana tugas ketua umum PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka.
Pekan lalu, polisi menetapkan Joko Driyono sebagai tersangka kasus pengaturan skor pertandingan.
Ia diduga mencuri, menghilangkan dan merusak barang bukti.
"Sebenarnya isu ini sudah lama dan cuma kedengeran dari mulut ke mulut. Nah ternyata kejadian beneran," ujar Amal Ganesha kepada BBC News Indonesia, Minggu (17/02).
Menurutnya, persoalan-persoalan yang dialami PSSI "tak lepas dari bobroknya tata kelola sepak bola Indonesia".
Sehingga sejumlah solusi yang telah dilakukan federasi, seperti membentuk Komite Ad Hoc Integritas "tidak akan berdampak apa-apa".
"Sepak bola di Indonesia ini sakitnya nggak sembuh-sembuh. Obatnya selalu sama, cuma ganti ketua. Obatnya bukan itu, tapi tata kelola. Ini (pengaturan skor) tuh kayak menjamur sampai ke atas," jelasnya.
- Polisi bentuk satgas pengaturan skor, pemberantasan mafia bola 'tetap tergantung PSSI'
- Kasus pengaturan skor sepak bola Indonesia: 'Penjudi menyogok dari manajer hingga pemain'
- Piala Dunia 2018: Polisi tangkap terduga judi sepak bola online di Aceh
"FIFA aja, yang bapaknya PSSI, tidak bisa menjatuhkan Sepp Blatter yang korup dengan mekanisme pengawasan internalnya. Makanya harus ada pengawasan eksternal. Nah polisi sudah bagus ada Satgas dan ini pertama kali kan. Kita harus senang dong," tukas Amal.
Pembenahan tata kelola yang ia maksud dimulai dari melakukan audit investigasi dan menyeluruh terhadap keuangan dan operasional PSSI oleh pemerintah yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Kata dia, hal begini tidak melanggar status FIFA.
Jika menegok di beberapa negara yang juga mengalami kasus serupa, seperti Inggris dan Australia, pemerintah setempat mengaudit federasi sepak bolanya dan melahirkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya, posisi ketua dan beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) tidak berasal dari internal federasi, tapi independen.
"Ketika pemerintah masuk, nanti kan ketemu penyakitnya. Federasi sepak bola di Australia ketika direformasi, ada 52 rekomendasi dikeluarkan. Jadi rekomendasi itu dudukannya. Kalau misalnya PSSI marah, kita punya laporannya dan itu tidak melanggar aturan," imbuh Amal.
"Nah dari rekomendasi itu kan banyak yang sifatnya berbau kebijakan tata kelola. Jadi nyembuhinnya harus komprehensif dan fair," sambungnya.
Tanggapan PSSI
Hal lain yang diperlukan, pemerintah bisa mengambil peran sebagai penerima laporan publik atas dugaan pengaturan skor. Kalau perlu menjadikan Satgas Anti Mafia Bola permanen sehingga bisa membersihkan skandal serupa di cabang olah raga lain.
