Di New York, Indonesia Tegaskan Hak Palestina untuk Menjadi Anggota Penuh PBB
Pertemuan tersebut merupakan DK PBB yang pertama kali dihadiri Indonesia sejak menjadi anggota tidak tetap DK pada tanggal 1 Januari 2019 ini.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -- Indonesia menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, AS, pada 22 Januari 2019.
Pertemuan tersebut merupakan DK PBB yang pertama kali dihadiri Indonesia sejak menjadi anggota tidak tetap DK pada tanggal 1 Januari 2019 ini.
“Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina,” ujar Menlu RI, Retno L. P. Marsudi, diketerangannya, Rabu (23/01/2019).
Di hadapan anggota DK PBB, Menlu RI menegaskan, hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Dalam konteks ini, Menlu RI menekankan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.
“Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB,” tegas Menlu Retno.
Menlu RI menyampaikan 3 poin yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konfik antara Palestina dan Israel.
Pertama, pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif.
Kedua, pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi.
“Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel,” tutur mantan Dubes RI do Belanda ini.
Poin ketiga, adalah menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan, yakni 11 tahun, yang dihadapi Palestina khususnya di Gaza.
“Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina,” jelas Menlu RI.
Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif.
Menlu RI mengakhiri pernyataannya dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme.
