Kebijakan pemisahan paksa migran: Trump menerima keluarga korban pembunuhan migran ilegal
Di tengah kontroversi kebijakan pemisahan keluarga pendatang ilegal, Trump menerima perwakilan keluarga yang menjadi korban pembunuhan oleh
Hasil penelitian lainnya yang mencakup empat dekade membandingkan tingkat migrasi dengan tingkat kejahatan.
Para peneliti menemukan bahwa kehadiran migran ilegal tampaknya terkait dengan penurunan kejahatan kekerasan seperti pembunuhan atau perampokan.
"Hasilnya menunjukkan bahwa kehadiran migran tidak meningkatkan kriminal dan, kenyataannya, perampokan, pencurian, dan pembunuhan lebih rendah di tempat-tempat di mana tingkat kehadiran migran lebih tinggi," kata penulis utama surat kabar itu, Robert Adelman.
Sementara, hasil penelitian pada 2017 oleh Cato Institute menemukan bahwa tingkat incarceration (penahanan) untuk penduduk asli Amerika adalah 1,53%, dibandingkan dengan 0,85% untuk kaum migran tidak berdokumen dan 0,47% untuk imigran legal.
Apa penyebab perselisihan tentang keluarga migran?
Sekitar 2.300 anak migran ilegal telah dipisahkan dari keluarganyasejak kebijakan "toleransi nol" Trump dimulai pada Mei. Mereka ditempatkan di pusat-pusat penempatan yang dikelola oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Beberapa tempat penampungan, termasuk tiga di Texas, merupakan rumah bagi anak-anak yang berusia di bawah lima tahun.
Sekitar 500 anak telah dipersatukan kembali dengan keluarga mereka sejak Mei, kata seorang pejabat Keamanan Dalam Negeri pada hari Kamis (21/06).
Tetapi perintah eksekutif ini tidak menyinggung keluarga-keluarga yang sudah dipisahkan oleh kebijakan sebelumnya.
Foto-foto yang merekam kondisi anak-anak yang menangis, akibat dipisahkan dari orang tuanya, telah memicu protes dan melahirkan gelombang kecaman dunia internasional.

Sebelumnya, Presiden Trump mengatakan "hal ini tidak dapat diatasi melalui perintah eksekutif." Menurutnya hanya Kongres yang dapat mengatasi kebijakan itu dengan merumuskan perundangan reformasi imigrasi. Namun akhirnya Trump berubah pikiran.
Pemimpin kongres dari partai Republik, Paul Ryan mengatakan DPR akan melakukan pemungutan suara hari Kamis (21/6) ini untuk mengesahkan undang-undang yang menjaga keluarga untuk bisa tetap bersama".