Di Depan Paus Fransiskus, Jendral Pembantaian Rohingya Ini Klaim Tidak Ada Diskriminasi di Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, RAKHINE - Bertemu Paus Fransiskus, Panglima Militer Myanmar mengaku tidak ada diskriminasi terhadap umat beragama di Myanmar.

Paus Fransiskus tiba di Myanmar, Senin (26/11/2017), dan memulai hari pertama tur Asia Tenggaranya yang akan berlangsung selama enam hari.

Membuka kunjungan empat harinya di Myanmar, Paus Fransiskus bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing, di Gereja St Mary, Yangon.

Dalam dialog berdurasi 15 menit, Sri Paus dan Hlaing dikatakan sempat membicarakan tentang transisi Myanmar dari pemerintahan militer.

"Mereka membicarakan soal tanggung jawab luar biasa otoritas negara ini dalam masa transisi pemerintahan," kata juru bicara Vatikan, Greg Burke.

Melalui sebuah pernyataan di laman Facabook Min Aung Hlaing, sang jenderal disebut pula membicarakan soal isu kebebasan beragama di Myanmar.

"Tidak ada diskriminasi terhadap umat beragama di Myanmar dan ada kebebasan untuk memeluk agama," demikian kata Hlaing pada Paus Fransiskus.

Keduanya juga dikatakan sempat bertukar hadiah dan Sri Paus memberikan Hlaing sebuah medali penghargaan atas kunjungannya ke Myanmar.

Baca: Waspadai Cuaca Ekstrem, Kota Jakarta Terdampak Siklon Tropis Cempaka

Sedangkan, Hlaing memberikan Paus Fransiskus sebuah harpa berbentuk seperti sebuah kapal dan sebuah mangkuk nasi berhiaskan ornamen.

Sedangkan, menjelang kedatangan Paus Fransiskus ke Myanmar, sejumlah penasihat dari Vatikan sudah memperingatkan Sri Paus agar lebih berhati-hati menggunakan istilah "Rohingya" dalam kunjungannya.

Dikhawatirkan penggunaan istilah itu nantinya dapat memicu insiden diplomatik yang malah membuat pemerintah dan militer Myanmar menargetkan umat Nasrani yang termasuk menjadi komunitas minoritas di Myanmar.

Menurut Burke, Paus Fransiskus sudah dijelaskan secara langsung soal risiko itu, namun semua itu tetap tergantung sang paus.

"Kita akan cari tahu saja nanti dari kunjungan tersebut. Lagipula, itu bukanlah sebuah kata yang diharamkan," ucap Burke.

Aksi kekerasan terhadap warga Rohingya di Rakhine, menuai kecaman dan kritik dari berbagai pihak.

Kebanyakan kritik ditujukan pada pemimpin politik negara tersebut, Aung San Suu Kyi, yang kebungkamannya terhadap situasi di Rakhine kerap dianggap telah memperparah keadaan.

Padahal, ada sosok lain yang dinilai lebih terlibat dalam pembantaian yang terjadi, yakni Jenderal Hlaing.

Organisasi HAM Myanmar yang berbasis di Inggris, Burma Campaign UK, 31 Agustus lalu, mendesak komunitas internasional untuk memfokuskan kritik pada Hlaing atas krisis Rohingya di Rakhine.

"Hanya ada satu orang di Myanmar yang bisa memerintah pasukan militernya untuk menghentikan pembunuhan Rohingya dan pembakaran desa mereka," tutur Direktur Burma Campaign UK Mark Farmaner.

"Orang itu adalah Min Aung Hlaing," lanjutnya.

Kepemimpinannya di Angkatan Bersenjata Myanmar tengah dalam investigasi PBB untuk mencari adanya kemungkinan kejahatan perang dan pelanggaran HAM. (DVB/RTE)