Pemerintah Arab Seharusnya Perhatikan Regulasi Keselamatan Proyek

TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH - Menurut para pengamat, pemerintah Arab Saudi seharusnya memiliki badan khusus yang dapat menjamin keamanan di area proyek konstruksi Mekkah, yang notabene rawan kecelakaan.

Semestinya juga Agen Pertahanan Sipil Arab Saudi memiliki peran yang besar di negara itu untuk memantau proyek-proyek konstruksi dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan setempat dan internasional.

Seorang konsultan teknik Yahya Koshk mengatakan bahwa ilmu pengawasan keselamatan dan keamanan dalam bekerja memang tidak diajarkan dalam kurikulum departemen teknik di universitas dan perguruan tinggi negara itu.

Padahal, ilmu itu penting untuk diaplikasikan dalam proyek-proyek konstruksi besar, seperti yang sedang dilakukan di Masjidil Haram.

"Itulah mengapa teknisi keselamatan di negara ini sangat jarang ditemukan. Beberapa perusahaan ada yang mengirimkan teknisi mereka di pelatihan-pelatihan soal keselamatan, namun itu tidaklah cukup," ucap Yahya, dikutip Arab News.

Menurutnya, hal itu tak cukup membuat teknisi itu memiliki kualifikasi yang baik untuk mengawasi standar keselamatan dalam penggunaan alat dan perkakas berat dalam berbagai proyek.

"Seharusnya tiap proyek (konstruksi) memiliki paling tidak seorang teknisi keselamatan, untuk memvalidasi bahwa standar-standar yang berlaku memang sudah diikuti," katanya lagi, menekankan bahwa ketidakhadiran teknisi keselamatan adalah pelanggaran regulasi internasional.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Reuters, hasil investigasi atas insiden crane roboh Rabu (11/9/2015) menunjukkan bahwa ternyata crane tidak diletakkan berdasarkan instruksi dari produsen crane itu, alias diletakkan secara keliru.

Akibatnya, Saudi Binladen Group, perusahaan yang menjalankan proyek konstruksi perbesaran Masjidil Haram sekaligus operator crane roboh itu, mendapatkan sanksi dari pemerintah Arab Saudi. (Arab News/Reuters)