Isu Kuota Haji RI Tahun 2026 Dipangkas 50 Persen, Kemlu RI Ikut Bantu Negosiasi BP Haji-Arab Saudi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah Soemirat mengatakan Kemlu membantu memfasilitasi negosiasi kuota haji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Negosiasi dengan otoritas Arab Saudi difasilitasi baik melalui Kemlu RI maupun lewat kantor perwakilan Indonesia seperti KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah.

"Memang Kementerian Luar Negeri ikut membantu, memfasilitasi mengenai negosiasi kuota haji ini baik itu dilakukan oleh Kemlu pusat ataupun melalui perwakilan Indonesia di KBRI Riyadh ataupun KJRI Jeddah," kata Roy dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025). 

Baca juga: Wacana Kuota Haji RI Dipangkas 50 Persen, DPR: Kami Akan Protes Keras ke Pemerintah Saudi

Roy mengatakan upaya Kemlu memfasilitasi negosiasi ini bertujuan agar proses yang dilakukan oleh otoritas terkait dapat berjalan lancar.

Sedangkan perihal negosiasi dengan Arab Saudi, Kemlu RI menyatakan Kementerian Agama dalam hal ini BP Haji jadi pihak yang berwenang untuk menyampaikan perkembangannya.

"Namun tentu saja seperti yang teman-teman maklumi bahwa porsi besar dari masalah negosiasi kuota haji ini ada di tangan Kementerian Agama khususnya dari Badan Penyelenggara Haji," kata Roy.

Adapun wacana pengurangan kuota haji Indonesia sebelumnya disampaikan Ketua Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf, dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi yang membahas evaluasi haji 2025 hingga persiapan musim haji 2026, di Jeddah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Irfan, dalam keterangan tertulis, Selasa.