Ibadah Haji 2025
Temuan Timwas DPR: 115 Jamaah Haji Indonesia Meninggal, Tenaga Medis Terbatas
Edy Wuryanto mengungkapkan, menemukan sejumlah persoalan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Edy Wuryanto mengungkapkan, menemukan sejumlah persoalan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Edy mengatakan, hingga hari ke-30 pelaksanaan haji, tercatat 115 jamaah Indonesia meninggal dunia.
"Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencatatkan 85 kematian pada periode yang sama," kata Edy dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Senin (2/5/2025).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menemukan terbatasnya tenaga medis, serta kekacauan dalam sistem pemondokan.
"Yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi hingga hari ke-30 ada 680 jamaah. Tahun lalu, pada periode yang sama, jumlahnya 719 orang," ujar Edy.
Menurut Edy, mayoritas jamaah Indonesia yang berangkat masih didominasi oleh kelompok lanjut usia (lansia) dan kategori risiko tinggi (risti).
Dalam kunjungannya ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Edy menemukan bahwa jumlah tenaga medis yang ditugaskan dalam setiap kelompok terbang (kloter) sangat terbatas. Dalam satu kloter hanya tersedia satu dokter dan satu tenaga medis.
“Kalau terjadi dua atau lebih kasus kegawatdaruratan sekaligus, tim kesehatan pasti kewalahan,” ujarnya.
Selain masalah kesehatan, Timwas juga menemukan ketidakteraturan dalam sistem pemondokan jamaah.
Salah satu yang disorot adalah pemisahan pasangan suami istri, atau anak dan orang tua, meskipun mereka berangkat bersama.
“Karena menggunakan sistem delapan syarikah, penentuan penginapan dilakukan berdasarkan waktu pendaftaran,” ungkap Edy.
Hal serupa dialami petugas kesehatan. Edy menilai sistem pemondokan berbasis delapan syarikah membuat petugas kesehatan tidak lagi bersama dengan jamaah yang sebelumnya sudah mereka pantau sejak keberangkatan.
“Padahal, tenaga kesehatan sudah memantau dan memetakan kondisi kesehatan jamaah yang menjadi tanggung jawabnya, terutama yang masuk kategori high risk. Mereka seharusnya mendapat pemantauan intensif. Dengan sistem delapan syarikah ini, pengawasan menjadi tidak terkontrol,” imbuhnya.
Ibadah Haji 2025
Komite 3 DPD RI Usul Ada Kompensasi Otomatis Terhadap Jemaah Haji Telat atau Gagal Berangkat |
---|
Mekanisme Kuota Haji, Bagaimana Peran Pemerintah dan Swasta Memotong Daftar Antrean? |
---|
Kepala BP Haji: Isu Kesehatan Jemaah Haji Indonesia jadi Sorotan Arab Saudi |
---|
Kepala BP Haji Pastikan Belum Minta Tambahan Kuota Haji dari Pemerintah Arab Saudi |
---|
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025: Diduga Ada ASN Lakukan Pungli Makanan, Negara Rugi Rp251 M |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.