Menko PMK Anggap Tepat Pemerintah Hilangkan Pendamping untuk Jemaah Haji Lansia

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kuota bagi pendamping jemaah lanjut usia (lansia) pada penyelenggaraan ibadah Haji 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Ia menganggap langkah yang diambil pemerintah cukup tepat dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi jemaah lainnya yang telah cukup lama mengantre untuk bisa beribadah ke tanah suci.

Muhadjir menekankan bahwa keberadaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di tanah suci untuk membantu dalam memberikan pelayanan terhadap jemaah, khususnya jemaah lansia dan disabilitas sangat tepat.

Baca juga: Larangan Haji bagi Laki-laki dan Perempuan, Ini Denda yang Harus Dibayar jika Melanggar

Karena dengan demikian, para jemaah lansia tidak perlu didampingi keluarga.

Sehingga kuota untuk jemaah launnya yng telah mengantre pun tidak terganggu.

"Saya mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kuota bagi pendamping lansia. Menurut saya ini cukup bagus bahwa lansia tidak perlu didampingi keluarga, tapi pelayanannya dilakukan oleh PPIH," kata Muhadjir, saat melakukan koordinasi dan konsolidasi pengendalian lapangan terkait penyelenggaraan Haji di Makkah, Jumat (2/6/2023).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun sempat menyatakan kekhawatirannya bahwa jika para lansia didampingi pendamping, maka itu akan mengubah antrean calon jemaah lainnya menjadi lebih lama.

"Kita khawatir kalau mereka (pendamping lansia) diberi kesempatan untuk mendampingi, yang sebetulnya belum waktunya Haji sekarang, tapi dimajukan, yang berarti itu menggeser mereka yang lebih dulu mengantre dan lebih berhak berangkat dan itu saya kira tidak adil," tegss Muhadjir.

Ia pun menyadari bahwa dengan membiarkan jemaah lansia tanpa pendamping, tentu ada risiko lainnya yanh harus dihadapi.

Bahkan keputusan ini membuat pemerintah harus siap mengirimkan tenaga pendamping yang lebih banyak dan profesional.

Baca juga: Cek Penyelenggaraan Haji di Tanah Suci, Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Layanan Maksimal

Hal ini tentu akan berkaitan dengan anggaran yang harus disiapkan.

"Saya kira untuk kepentingan pelaksanaan Haji kita yang semakin sempurna semakin bagus ini, saya kira tidak ada masalah untuk pemerintah menambah anggarannya," pungkas Muhadjir.