Putusan MK Perintahkan PSU Pilgub Papua, Bambang Widjojanto: Kebohongan Harus Dihentikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2 Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua, Bambang Widjojanto, merespons terkait permohonan kliennya, Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui melalui putusan untuk permohonan pasangan calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferinand Rumaropen tersebut, MK mendiskualifikasi calon wakil gubernur dari pasangan calon nomor urut 1, Yermias Bisai, dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, Bambang mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan MK nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 itu.

Ia menilai apa yang dilakukan Yermias Bisai merupakan sebuah kebohongan yang harus dihentikan.

"Kita harus menghormati Putusan MKRI. Putusan itu sekaligus mengonfirmasi, kebohongan yang terus menerus tidak bisa ditolerir lagi dan harus dihentikan serta dinyatakan tidak benar," kata Bambang Widjojanto saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (24/2/2025).

Bambang mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat. 

Sehingga tidak ada pilihan lain bagi pihak KPU Papua, Bawaslu Papua serta Pihak Terkait, selain hanya menjalankan kewajiban untuk segera menindaklanjutinya.

Kemudian, menurutnya, putusan MK dalam perkara ini membuktikan bahwa perlu ada koreksi total atas penyelenggaraan Pemilu di Papua, khususnya KPU Papua maupun Bawaslu Papua karena harus menjalankan Pilkada secara mandiri, jujur dan adil serta tidak berpihak. 

"Stop sudah tindakan yang tidak profesional dan keberpihakan karena akan merusak demokrasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang menyerukan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan PSU Provinsi Papua yang akan diselenggarakan sebagai bagian dari putusan MK ini.

"Saatnya satukan langkah dan erat berpegangan tangan untuk memastikan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilakukan secara jujur dan adil karena dengan proses itu akan dapat dipilih Calon Gubernur Papua yang bermartabat, punya kompetensi tinggi dan berpijak sepenuhnya pada kepentingan Rakyat Papua," imbuh Bambang Widjojanto.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Yermias Bisai dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2024.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan hal ini, saat membacakan amar putusan permohonan sengketa pilkada bernomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Pilgub Papua, Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo, dalam persidangan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Suhartoyo menyatakan, Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024.

"Menyatakan diskualifkasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yermias Bisai dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024," tegasnya.

Dalam pertimbangan hukum putusan a quo, hakim konstitusi Arsul Sani mengatakan, alasan Mahkamah mendiskualifikasi Yermias Bisai lantaran menemukan calon wakil gubernur yang bersangkutan tidak jujur terkait pemenuhan dokumen syarat pencalonan.

Mahkamah menyoroti perihal pemenuhan syarat pencalonan terutama untuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, harus diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yakni oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. 

Adapun dasar pengadilan negeri mengeluarkan kedua surat keterangan tersebut tentu menyesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan merujuk pada tempat tinggal calon berdasarkan pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, antara lain dapat berupa KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan.

"Sementara dalam hal ini, alamat pada dokumen yang menjadi dasar PN Jayapura menerbikan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tīdak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai telah ternyata bukan tempat tinggal calon atas nama Yermias Bisai. Artinya, terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan tempat tinggal calon dengan pengadian negeri yang berwenang atau memliki yurisdiksi untuk mengeluarkan dokumen persyaratan calon atas nama Yermias Bisai," ucap Arsul.

Mahkamah berpendapat Pihak Terkat in casu Yermias Bisai sebagai Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubenur karena telah terbukti melanggar prinsip pemilu yang jujur serta secara terang dan jelas melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya syarat sebagai Calon Wakil Gubernur Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur Papua Tahun 2024, terutama persyaratan calon yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h juncto Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 yang selanjunya diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g juncto Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024. 

"Oleh karena itu, terhadap Yermias Bisai harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon sehingga kepadanya harus didiskuaifkasi dari kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024," jelas Arsul.

Dengan demikian, Mahkamah menilai permohonan pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait, atas nama Yermias Bisai, adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua MK Suhartoyo memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai poltk yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai.

"Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tengang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa melaporkan kepada Mahkamah," tegas Suhartoyo dalam amar putusan.