Pramono Anung Gabung Retret Akmil Magelang Tanpa Penjelasan: Tentunya dengan Berbagai Pertimbangan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jakarta, Pramono Anung akhirnya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada hari ini, Senin (24/2/2025).

Tak sendiri, Pramono diketahui menyusul retret itu bersama 18 kepala daerah kader PDIP.

Pramono tiba di lokasi retret Senin siang pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam.

"Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami."

"Hari ini, hari ini kita memulai ikut retret," kata Pramono saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025), dilansir Kompas.com.

Namun, kehadiran Pramono untuk mengikuti retret itu tanpa adanya penjelasan darinya.

Karena Pramono sendiri enggan menjelaskan alasannya kenapa baru mengikuti retret hari ini.

Padahal, retret kepala daerah itu telah dimulai sejak 21 Februari 2025 lalu.

Pramono hanya mengatakan bahwa dirinya tetap berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meski ikut retret ini.

"Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama," katanya.

Keputusan mengikuti retret ini, kata Pramono, melalui banyak pertimbangan.

Baca juga: Hubungan Prabowo & Megawati Dipastikan Tetap Baik meski Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret Magelang

"Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan," ujar dia.

Maka, dengan demikian, terdapat 36 kepala daerah dari kader PDIP yang sempat menunda akhirnya mengikuti retreat di hari keempat.

Sebelumnya, Megawati memberikan arahan agar kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah menunda kegiatan tersebut.

Bahkan, Megawati juga meminta agar kepala daerah yang sudah berangkat ke lokasi retret untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Apakah Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

Dia mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut bisa mengutus wakil kepala daerah mereka atau mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya. 

"Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini," ujar Bima, saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025), dilansir Kompas.com.

Untuk gelombang berikutnya retret kepala daerah yang tidak hadir akan ditentukan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Jadi, untuk kepala daerah yang tidak hadir bisa menggantikan kepesertaan saat retreat nanti.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada sebanyak 503 kepala daerah yang mengikuti program retret Akmil di Magelang.

Sebanyak 97 di antaranya merupakan kader PDIP.

Dari jumlah tersebut, diketahui 51 kepala daerah kader PDIP telah hadir sejak hari pertama.

Sementara sisanya, 46 kepala daerah masih belum bergabung.

"51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah."

"Dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya," kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari TribunJogja.com.

Namun, Tito mengungkapkan bahwa sebagian kepala daerah dari PDIP yang sempat menunda kini berangsur-angsur mulai mengikuti retreat, meski ia tidak mengungkap identitas mereka.

Tito menegaskan bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah, karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

Dia mengatakan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

“Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

Tito juga mengatakan, manfaat retret ini memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

Sehingga, program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

“Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

Bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

Dalam hal ini, 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

“Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Mendagri Ungkap Ada 97 Kepala Daerah Kader PDIP, 46 Orang Belum Hadiri Retret di Akmil Magelang

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJogja.com/Yuwantoro Winduajie) (Kompas.com)