Pelantikan Kepala Daerah
5 Fakta Jelang Pelantikan Kepala Daerah, Ada Kirab dari Monas, Aksi Indonesia Gelap Digelar Lagi
Sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi.
Menurutnya, massa tak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari daerah lain, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Herianto berharap, pemerintah dapat merespons tuntutan sebelum massa demo semakin banyak.
Sebelumnya, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil telah menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah pada Senin, kemarin.
Aksi Indonesia Gelap ini, sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan 100 hari.
Di Jakarta, massa aksi Indonesia Gelap berada di Kawasan Patung Kuda Jakarta.
Mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta tersebut, turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan. Mulai dari kritikan terhadap program Makan Bergizi Gratis hingga soal pendidikan gratis.
Berikut 13 tuntutan yang disampaikan oleh peserta demo Indonesia Gelap:
- Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi undang-undang Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
- Hapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi dalam kehidupan sipil.
- Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk melindungi hak-hak mereka.
- Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap ancaman terhadap kepentingan rakyat.
- Evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
- Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas aparat.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan.
- Menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib.
- Reformasi kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Milani Resti, Reynas Abdila, Igman Ibrahim, Kompas.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.