80,9 Persen Publik Puas Kinerja Prabowo-Gibran Menurut Survei Litbang Kompas, Ini Penyebabnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Litbang Kompas mempublikasikan hasil survei terbaru mengenai kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat tinggi  mencapai 80,9 persen.

Sementara publik yang tidak puasa terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 19,1 persen.

Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko mengatakan ada harapan besar dari masyarakat untuk pemerintahan  Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

“Ini kita bisa baca sebagai harapan besar ya, harapan besar publik sekaligus juga ada rasa mungkin euforia karena setelah 10 tahun sebelumnya dua periode dipimpin oleh satu pemerintahan, masyarakat saat ini mendapat presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi  ada semacam harapan besar terhadap pemerintahan ini,” ucap Vincentius Gitiyarko  dalam Breaking News Kompas TV soal “Survei Litbang Kompas: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran” pada Senin (20/1/2025).

“Kita juga perlu ingat bahwa bagaimana transisi pemerintahan ya atau transisi politik yang terjadi setelah Pemilu itu juga berjalan relatif lancar, dalam tanda kutip ya. Bahkan kita juga tahu bahwa dalam proses ini ada narasi keberlanjutan yang dibawa oleh pemerintahan yang sekarang,” lanjutnya.

Alasan Masyarakat Puas Kinerja Prabowo-Gibran

Berdasarkan survei Litbang Kompas, ada sejumlah alasan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo Gibran.

Alasan tak puas paling banyak adalah karena bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran sebesar 29,2 persen.

Lalu alasan ekonomi belum stabil/sulit mendapatkan pekerjaan/lapangan kerja minim sebesar 19,5 persen. Alasan harga kebutuhan pokok/sembako masih mahal 17,1 persen.

“Yang tidak puas itu isunya masih teknis ya, bansos tidak merata jadi tidak terlalu banyak signifikan, pekerjaan sulit, tadi kan banyak di PHK gitu ya, ada beberapa industri yang PHK,” ucap Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, dikutip dari Kompas.com.

Selanjutnya, penanganan korupsi dinilai belum tegas atau ada koruptor bebas bersyarat 12,6 persen. Alasan tidak konsisten dengan janji kampanye 4,2 persen.

Kemudian, alasan harga BBM naik 2,6 persen. Alasan banyak aspek belum terpenuhi 2,4 persen.

Sementara ada yang merasa terlalu dini untuk menilai 2,3 persen. Lalu kinerja belum dirasakan oleh semua masyarakat 1,6 persen.

Alasan penyelesaian kasus di Kepolisian tidak tegas 1,5 persen. Selanjutnya, alasan wacana kenaikan pajak dan perencanaan potongan untuk Tapera 1,1 persen.