Ketua Komisi II DPR Dukung Rencana Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Ikut Kegiatan Retreat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti kegiatan retreat seperti yang dilakukan Kabinet Merah Putih.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung ide yang digagas Presiden Prabowo.

Apalagi, Rifqinizamy menyebut retreat untuk kepala daerah terpilih kegiatan yang positif.

"Retreat untuk kepala daerah terpilih itu bagus dilakukan. Apalagi kalau pelantikan positif ditunda sampai dengan Maret," kata Rifqi, Sabtu (11/1/2025).

Baca juga: Presiden Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Ikut Retreat Seperti Kabinet Merah Putih

Politisi Partai NasDem ini menyarankan agar retreat untuk para kepala daerah terpilih segera dilakukan. 

Termasuk, menggelar retreat dilakukan selama dua bulan ke depan sebelum pelantikan.

"Saya menyarankan retreat dilakukan sekarang selama 2 bulan ke depan. Agar para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, bisa langsung bekerja setelah dilantik," ujar Rifqi.

Rifqi juga mengatakan, kepala daerah terpilih perlu diberi pembekalan terkait nasionalisme hingga loyalitas. 

Sebab, tidak semua kepala daerah terpilih memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Karena tidak semua kepala daerah yang terpilih punya pengalaman birokrasi dan pengetahuan terkait dengan pemerintahan secara umum, termasuk pemerintahan daerah," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin para kepala daerah yang telah dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat seperti yang dilakukan para anggota Kabinet Merah Putih.

Baca juga: Makna Baju Loreng dan Safari Khaki yang Dikenakan Para Menteri Selama Retreat di Magelang

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril.

Tujuannya kata Yusril agar para Kepala Daerah memiliki perspektif yang sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan.

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril.

Ia mengatakan bahwa harus ada sinkronisasi antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Pasalnya banyak program-program pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," katanya.

Oleh karena itu kata Yusril harus ada kepastian mengenai pelantikan Kepala daerah hasil Pilkada 2024. 

Saat ini kata dia ada dua putusan MK mengenai teknis pelantikan Kepala daerah yang menimbulkan keraguan-raguan.

Pertama yakni Putusan Mahkmah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XXII/2024, serta putusan Putusan Nomor 46/PUU-XXII/2024.

Dua putusan tersebut kata Yusril menimbulkan keraguan-raguan, apakah MK menginginkan para Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 dilantik secara serentak setelah sidang sengketa hasil pemilu di MK atau bagi daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu.

"Dan itu kita lihat ada 2 putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu aja yang dibahas," katanya.

Namun pemerintah sendiri, kata Yusril menginginkan agar calon kepala daerah yang telah memenangkan Pilkada dan tidak memiliki sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat dilantik terlebih dahulu.

"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah mudahan smooth (mulus) ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.