Pendidikan GOVirus Corona
Menkes: 75 Persen Kasus Covid-19 di Indonesia adalah Omicron, Termasuk Mayoritas Kasus di Jakarta
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan 75 persen dari total 8.077 kasus positif Covid-19 di Indonesia adalah varian Omicron.
lihat foto
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, kasus Covid-19 naik signifikan beberapa hari terakhir. Pemerintah membeberkan penyebab kenaikan tersebut.
Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Tercatat pada Kamis 27 Januari 2022 total 8.077 kasus.
Sehari sebelumnya, Rabu 26 Januari 2022, kasus positif Covid-19 sebanyak 7.010 kasus. Kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia tersebut disebabkan beberapa hal.
"Transmisi lokal mendominasi terjadinya kasus hari ini. Hal ini kemungkinan besar disebabkan masih tingginya mobilitas di masyarakat dan abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga persebaran transmisi begitu cepat," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).
Baca juga: KSP Minta Penutupan Sementara 90 Sekolah di DKI Karena Covid-19 Tidak Disikapi Berlebihan
Jodi menjelaskan, pemerintah dalam hal ini terus mengimbau masyarakat untuk meminimalkan mobilitas ke luar rumah bila tidak terlalu penting.
"Anjuran ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, untuk mencegah terjadinya keparahan akibat penularan.
Dia menambahkan, pemerintah juga menyarankan masyarakat yang sudah memiliki tiket booster vaksin agar segera melakukan vaksinasi di gerai-gerai yang sudah disediakan pemerintah.
Baca juga: Wiku: PTM Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ditemukan Kasus Covid-19 di Sekolah
"Apa yang dikerjakan oleh pemerintah tentunya harus dilakukan dengan tepat dan terukur," jelasnya.
Dia mengatakan, asesmen level tiap minggu menjadi kunci untuk mengontrol pergerakan masyarakat dan ruang publik.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dari asesmen inilah nantinya setiap kebijakan baik kewajiban maupun larangan akan berlaku ketika asesmen level diberlakukan.
"Pemerintah akan tetap menggunakan alat ini sebagai kontrol," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Willy Widianto)
