Menkes: 75 Persen Kasus Covid-19 di Indonesia adalah Omicron, Termasuk Mayoritas Kasus di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan 75 persen dari total 8.077 kasus positif Covid-19 di Indonesia adalah varian Omicron.

"Dari delapan ribu yang positif sekarang, kira-kira 75 persen Omicron," kata Budi dalam Konferensi Pers yang disiarkan di Youtube Kementerian Kesehatan, Kamis (27/1/2022).

Perkiraan tersebut diungkapkan Budi berdasarkan data yang ia dapat dari Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Laboratorium.

Budi mengungkapkan, dari 259 sampel yang diterima GSI dari DKI Jakarta, 250 sampel di antaranya adalah Omicron.

Baca juga: Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Covid-19 Sesuai Standar WHO, Dapat Diakses di Pedulilindungi

"Saya baru dapat data hari ini dari GSI, Lab diluar Balitbangkes. Dia kirim 259 sampel yang dia terima dari DKI, 250 Omicron," terang Budi.

Sehingga Budi memperkirakan bahwa kasus Covid-19 di DKI Jakarta sebagian besarnya adalah Omicron.

"Jadi feeling saya, balik lagi ke feeling ya, mesti jujus saya bilang. Feeling saya sebagian besar di DKI sudah Omicron," pungkasnya.

Baca juga: Seorang Pemain Bola di Jember Positif Covid-19

Angka BOR DKI Jakarta Sudah Mencapai 45 Persen

Sementara itu Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo mengungkapkan pada Rabu (26/1/2022) angka BOR di DKI Jakarta sudah mencapai 45 persen.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang masih berada di angka 30 persen.

"Pada 26 Januari 2022 angka BOR sudah mencapai 45 persen. Ini meningkat dibanding minggu lalu yang masih di angka 30 persen," kata Abraham dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (28/1/2022).

Oleh karena itu, Abraham pun mengimbau masyarakat yang terkena Covid-19, khususnya yang tidak bergejala atau memiliki gejala ringan untuk memanfaatkan telemedicine.

Baca juga: Riwayat Kasus Covid-19 Selama Sepekan, Tembus 8 Ribu hingga Prediksi Gelombang ke-3

Atau bisa juga melakukan isolasi mandiri dan isolasi terpusat yang disediakan oleh pemerintah.

"Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat yang terkena Covid-19, namun tanpa gejala atau gejala ringan untuk memanfaatkan telemedicine serta melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat," ungkapnya.

Baca juga: Varian Baru Covid-19 dari Indonesia, Berbeda dari Omicron dan Delta, Ini Penjelasan dari Kemenkes

Penyebab Kasus Covid-19 di RI Terus Naik

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, kasus Covid-19 naik signifikan beberapa hari terakhir. Pemerintah membeberkan penyebab kenaikan tersebut.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Tercatat pada Kamis 27 Januari 2022 total 8.077 kasus.

Sehari sebelumnya, Rabu 26 Januari 2022, kasus positif Covid-19 sebanyak 7.010 kasus. Kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia tersebut disebabkan beberapa hal.

"Transmisi lokal mendominasi terjadinya kasus hari ini. Hal ini kemungkinan besar disebabkan masih tingginya mobilitas di masyarakat dan abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga persebaran transmisi begitu cepat," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Baca juga: KSP Minta Penutupan Sementara 90 Sekolah di DKI Karena Covid-19 Tidak Disikapi Berlebihan

Jodi menjelaskan, pemerintah dalam hal ini terus mengimbau masyarakat untuk meminimalkan mobilitas ke luar rumah bila tidak terlalu penting.

"Anjuran ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mencegah terjadinya keparahan akibat penularan.

Dia menambahkan, pemerintah juga menyarankan masyarakat yang sudah memiliki tiket booster vaksin agar segera melakukan vaksinasi di gerai-gerai yang sudah disediakan pemerintah.

Baca juga: Wiku: PTM Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ditemukan Kasus Covid-19 di Sekolah

"Apa yang dikerjakan oleh pemerintah tentunya harus dilakukan dengan tepat dan terukur," jelasnya.

Dia mengatakan, asesmen level tiap minggu menjadi kunci untuk mengontrol pergerakan masyarakat dan ruang publik.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dari asesmen inilah nantinya setiap kebijakan baik kewajiban maupun larangan akan berlaku ketika asesmen level diberlakukan.

"Pemerintah akan tetap menggunakan alat ini sebagai kontrol," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Willy Widianto)

Baca berita lainnya terkait Virus Corona.