Negara-negara Maju Disebut Belum Optimal Sumbangkan Vaksin Covid-19 hingga Picu Gelombang Kematian

Hal itu karena keragu-raguan dan koordinasi yang buruk, pengabaian terhadap tanda-tanda peringatan, dan politisi yang gagal belajar dari masa lalu.

Sementara menurut Sirleaf, yang memimpin Liberia selama krisis Ebola 2014 hingga 2016, mengatakan pada pertemuan itu bahwa majelis umum memiliki peran yang menentukan untuk dimainkan dalam mendukung reformasi kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan dunia merespons krisis kesehatan global secara lebih efektif.

"Ini pasti pandemi terakhir yang menyebabkan kehancuran dalam skala yang kita saksikan hari ini," kata Sirleaf.

"Kita membutuhkan sistem internasional yang lebih kuat untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi yang memahami ancaman, waspada, dan siap untuk mengambil tindakan kolekti," sambungnya.

Sirleaf menegaskan, menghentikan pandemi bukan hanya tugas satu negara saja, atau sekelompok negara saja.

"Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja yang bekerja sendiri. Itu bahkan tidak bisa dilakukan oleh sekelompok negara, tidak peduli seberapa mau, karena kita hanya sekuat mata rantai terlemah kita," kata Sirleaf.

IPPPR telah merekomendasikan peningkatan otoritas dan independensi WHO termasuk penyediaan pendanaan yang memadai, dapat diprediksi, fleksibel dan berkelanjutan.

Direktur jenderal dan direktur regionalnya juga harus menjabat selama tujuh tahun, kata panel tersebut.

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia memotong sumbangan ke WHO dan akan menarik AS dari organisasi, di tengah tuduhannya tentang asal muasal Covid-19 dari China.

Namun, sejak Presiden Joe Biden menjabat, AS telah kembali ke WHO dan menekankan perlunya tanggapan multilateral terhadap keamanan kesehatan global.

Baca juga: Update Corona Global 29 Juli 2021: Total Kasus Baru di Seluruh Dunia 638.701

Pada hari Rabu, dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Menteri Luar Negeri Antony Blinken memberikan dukungannya kepada rencana WHO untuk melakukan studi tambahan tentang asal muasal Covid-19, termasuk di China tempat virus pertama kali muncul di akhir 2019.

China menolak usulan itu minggu lalu.

"(Blinken) menekankan perlunya fase berikutnya tepat waktu, berbasis bukti, transparan, dipimpin ahli, dan bebas dari campur tangan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan.

Baca artikel lain seputar Virus Corona

(Tribunnews.com/Rica Agustina)