IBS Soroti Peran BPR untuk Naikkan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi

“Bank membuat strategi pasca relaksasi Covid 19 sehingga kinerja dan likuiditas tetap terjaga. Dalam upaya menjaga kesehatan likuiditas Bank, Pemerintah
bersama seluruh stakeholders harus menjaga kepercayaan publik agar tidak panik,” tandasnya.

Ketua IBS Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LL.M di kesempatan sama mengatakan, salah satu cara untuk membangkitkan kembali geliat UMKM, adalah memberikan aliran dana kepada pengusaha UMKM agar mereka bisa bertahan.

Karena itulah dibutuhkan dukungan modal dari industri jasa keuangan untuk menyuntikan modal sehingga bisa bangkit kembali dan memutar penghasilannya sebagai modal bagi produk lain yang sudah habis.

Baca: Patung Christopher Columbus Jadi Sasaran Vandalisme Pengunjuk Rasa Antirasisme di Amerika Serikat

"Pemerintah memang sudah berusaha keras mengatasi dan merencanakan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, seperti restrukturisasi kredit, peningkatan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR), relaksasi pajak, hingga pelayanan terkait ekspor-impor," ungkap Kusumaningtuti.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah tentunya dukungan modal dari industri jasa keuangan agar UMKM ini dapat bertahan dan melewati masa pandemi ini," lanjutnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai sangat potensial untuk mengalirkan dana. Tercatat pelayanan kredit BPR kepada masyarakat termasuk UMKM sekitar Rp92,5 triliun atau tumbuh 8,3% per tahun.

Dari sisi operasional, BOPO BPR yang cukup baik, yaitu sekitar 80% dengan NPL 3,58% dan tingkat profitabilitas atau ROA pada kisaran 2,48%.

“Begitu strategis peran BPR sebagai pendukung keuangan (financial support) bagi bisnis UMKM yang mewarnai perekonomian Indonesia. Sehingga perlu mendapat perhatian oleh pemerintah otoritas terkait yaitu BI, OJK dan LPS untuk menjadikan peran BPR semakin berdaya guna dalam pengembangan UMKM sebagai soko guru ekonomi kerakyatan dan upaya pengentasan kemiskinan di negara ini,” jelasnya.

Meski demikian, Kusumaningtuti juga mengakui, dengan adanya pandemi Covid-19, BPR ikut terdampak dan kapasitas pelayanan kepada UMKM semakin menurun.

“Maka itu, perlu diketahui secara lebih jelas bagaimana kondisi yang sebenarnya pada industri BPR dan UMKM ini serta bagaimana prospeknya ke depan setelah pandemi Covid-19 ini berlalu,” jelasnya.

Drs. Kaman Siboro, MBA , Komisaris Utama BPR Universal di webinar ini menjelaskan, BPR saat ini ikut terdampak Covid-19. Terjadi penurunan kredit, bahkan banyak UMKM yang terhambat dalam pembayaran.

Baca: Pertamina Bantu Pengembangan Sektor UMKM Lewat Program Kemitraan

Dalam menangani Penurunan Kualitas Kredit, BPR harus epat tanggap memahami situasi dan memberikan solusi. Selain itu, diperlukan pula komunikasi dan negosiasi intense baik terhadap petugas kredit maupun kepada nasabah dengan pendekatan emosional dan spiritual, dengan cara a.l. restrukturisasi covid C19 (POJK 11/POJK.03/2020).

“Melakukan klarifikasi dampak pandemi terhadap debitur atas usahanya a.l. omset, pendapatan, biaya dan laba/rugi, untuk mengukur kemampuan bayar dan potensi kedepan, sebagai dasar menentukan jenis relaksasi yg akan diberikan BPR Universal Execution,” jelasnya.

Untuk itu, STIE IBS sebagai perguruan tinggi yang memfokuskan di bidang studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah dengan cakupan kompetensi khusus di bidang keuangan berbasis digital, menggelar seminar ini untuk mendapatkan pemahaman bagaimana strategi penanganan yang harus dilakukan, baik dari sisi akademik, kebijakan otoritas terkait dan strategi komunitas industri BPR serta dari praktisi BPR dalam upaya pemulihan bisnis ke depan.

“Pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi sebagai amanah institusional bagi STIE IBS,” tandasnya.