IBS Soroti Peran BPR untuk Naikkan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Saat ini banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terpaksa harus gulung tikar karena terdampak pandemi virus corona Covid-19.

UMKM menjadi sektor paling rentan terkena hantaman karena aktivitas kegiatan di masa pandemi berkurang sehingga pendapatan para pelaku UMKM jadi ikut merosot.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga dan Kementerian UMKM, wabah virus Corona memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan UMKM, sekitar 47 persen usaha UMKM di tanah air harus menutup usahanya akibat terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Dalam seminar webinar bertajuk Peran Industri Jasa Keuangan Terutama BPR Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banking School (IBS) melalui aplikasi zoom, Kamis (11 Juni 2020) terungkap, kebanyakan UMKM tersebut kesulitan menyeimbangkan arus kas.

Mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan operasional produksi karena omset yang didapat tidak sesuai harapan.

Di webinar juga terungkap, UMKM juga sulit mengatur modal dan gaji karyawan karena kurangnya pemasukan akibatnya UMKM mengambil langkah merumahkan tenaga kerjanya.

Baca: Pulihkan Perekonomian Indonesia Lewat UMKM, Ini 5 Keunggulan GrabMerchant

Selain itu, banyak juga pelaku UMKM yang terkendala dari sisi supply karena terganggunya distribusi selama masa pandemi Covid-19. Pelemahan dari sisi permintaan semakin menekan keberlangsungan UMKM dalam negeri.

Perlu waktu yang tidak sebentar untuk bisa membangkitkan kembali modal usaha bagi UMKM.

“Perlu dikembangkan formula yang lebih mendorong UMKM mengembangkan diversifikasi usaha dan produk daripada mengembangkan skala usaha UMKM yang beresiko menghadapkan pelaku UMKM pada pelaku usaha yang lebih besar/kuat,” kata Bagong Suyanto, salah satu pembicara dalam webinar IBS.

Bagong juga menyebut, UMKM memang memiliki kelebihan daya lentur yang fleksibel dan kenyal. Pengalaman di masa krismon 1998 jelas bisa menjadi acuan.

“Untuk memastikan nasib UMKM ke depan yang dibutuhkan adalah perlindungan yang dikombinasikan dengan pemberdayaan, peningkatan posisi tawar UMKM dalam pembagian margin keuntungan,” paparnya.

Bagong menjelaskan, untuk jangka pendek memang yang bisa kita lakukan hanyalah membantu agar UMKM mampu bertahan/tidak kolaps.

Baca: #TetapProduktif, UMeetMe Punya Kelas Online dari Bisnis hingga Memasak!

Tapi untuk jangka menengah perlu didorong agar UMKM mampu bertahan hidup melalui upaya memberdayakan dan mendorong diversifikasi usaha atau produk UMKM. Karena dana bukan satu-satunya yang utama sebagai keberlangsungan UMKM.

Pembicara lainnya, Joko Suyanto, SE, MM, Ketua Dewan Sertifikasi dan Ketua Umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyebutkan, keberpihakan kepada UMKM dalam masa pandemi Covid 19 harus menjadi prioritas bagi Pemerintah dan Otoritas Keuangan (OJK).