DPR Minta Bentuk Tim Khusus Tangani New Normal di Pesantren

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendorong agar pemerintah membentuk tim khusus lintas kementerian untuk menangani masa new normal di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes).

Pembentukan tim khusus ini begitu penting mengingat kompleksitas masalah terkait kesinambungan belajar dan keselamatan santri di masa pandemik virus corona (Covid-19).

“Kami berharap pemerintah segera membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menangani kondisi new normal di lingkungan pesantren. Tim ini akan menyiapkan prosedur Kesehatan, opsi metode belajar, hingga menyiapkan ketahanan ekonomi di pesantren saat memasuki kondisi new normal di masa pandemic Covid-19,” ujar Syaiful Huda, kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

Baca: Tengah Jalani Lockdown, Pria di Inggris Ini Temukan Terowongan Rahasia di Bawah Rumahnya

Dia menjelaskan pola pembelajaran di pesantren memang khas.

Seorang santri diharuskan untuk bermukim di pondok untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan baik yang bersifat umum maupun keagamaan.

Di sisi lain, sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kehidupan santri dan tenaga pendidik terkesan ala kadarnya.

Baca: Pemerintah Diminta Kaji Lebih Dalam Sebelum Terapkan Era New Normal

“Kondisi ini sangat berbahaya jika dilangsungkan di masa pandemik seperti saat ini, tanpa ada campur tangan peran pemerintah. Potensi mereka tertular sangat besar karena sistem kehidupan di pesantren yang bersifat komunal,” ujarnya.

Saat ini, kata Huda, hampir semua aktivitas kegiatan 28.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia telah dihentikan.

Sebanyak 18 juta santri telah dirumahkan sejak awal penyebaran wabah covid-19 di tanah air.

Dengan belum diketahuinya kapan masa wabah covid-19 berakhir, maka pemerintah perlu turun tangan untuk menyelamatkan proses pembelajaran dari jutaan santri di tanah air.

“Pemerintah telah mencanangkan kondisi new normal. Kami berharap skenario new normal ini juga menyangkut strategi pengaktifan kembali pesantren-pesantren di Indonesia, karena tidak mungkin jutaan santri terus dirumahkan yang itu artinya menghentikan proses belajar mereka,” katanya.

Huda menegaskan pemerintah butuh tim lintas kementerian agar aktivitas pesantren dalam kondisi new normal bisa segera diterapkan.

Kemendibud dibutuhkan perannya dalam menyiapkan skenario belajar di sekolah-sekolah umum yang dimiliki oleh pesantren seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi.

Kementerian Kesehatan dibutuhkan perannya untuk menyiapkan protokol kesehatan sebelum dan selama pesantren kembali beraktivitas.

Sedangkan Kementerian Agama dibutuhkan perannya untuk memastikan ketahanan ekonomi seluruh pemangku kepentingan di pesantren terpenuhi.

"Kolaborasi tim lintas kementerian Bersama dengan pemerintah daerah diharapkan bisa mengembalikan aktivitas belajar di pesantren serta bisa meminimalkan potensi penularan wabah corona di kalangan santri,” katanya.

Baca: Afghanistan akan Bebaskan 900 Tahanan Taliban, Gencatan Senjata Mungkin Diperpanjang