Rabu, 1 Oktober 2025

Virus Corona

Jokowi: Lebaran Masih 2 Bulan Lagi, tapi Sudah Banyak yang Mudik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, banyak masyarakat yang sudah melakukan mudik, meski lebaran masih dua bulan lagi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan sebelum membuka Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan banyak masyarakat yang sudah melakukan mudik meski lebaran masih dua bulan lagi.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam akun Instagram resminya @jokowi, Senin (30/3/2020).

Menurutnya, banyak pekerja dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang sudah kembali ke daerah asalnya.

"Hari Lebaran masih dua bulan lagi, tapi rupanya sudah begitu banyak yang mudik, terutama kalangan pekerja informal di Jabodetabek," tulis Jokowi.

Baca: Jokowi Putuskan Kebijakan Pembatasan Mudik 2 Hari Lagi

Baca: Larang Mudik, Jokowi Janjikan Bantu Ekonomi Para UMKM & Pekerja Informal Terdampak Sosial Distancing

Baca: Pemerintah Siapkan Perpres dan Inpres Mudik Lebaran 2020

Banyak pemudik yang menggunakan transportasi umum, khususnya bus, untuk pulang kampung.

"Selama delapan hari terakhir ini, tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal lainnya seperti kereta api, kapal, pesawat, dan mobil pribadi," jelasnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) (YouTube sekretariat presiden)

Meski sudah ada imbauan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk tak melakukan mudik, ternyata masyarakat tetap melakukannya.

Keputusan masyarakat untuk tetap mudik ke daerahnya ini, membuat pemerintah khawatir adanya potensi penyebaran yang semakin luas.

"Mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.

Memang sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik dan ini saya minta untuk diteruskan.

Tapi imbauan-imbauan seperti itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," ungkapnya.

Baca: Jokowi: dalam 8 Hari, Ada 14 Ribuan Orang yang Mudik Meninggalkan Jakarta

Baca: Jokowi Ungkap Masyarakat Terpaksa Mudik, Penghasilan Turun karena Corona, Ini Tindakannya

Baca: Jokowi Buka Data Mudik di Tengah Wabah Corona: Sudah 978 Bus Angkut 14 Ribu Orang ke Daerah

Ia menyebut, masyarakat memutuskan untuk pulang karena penghasilan mereka selama bekerja di wilayah Jakarta menurun.

Keterangan Pers Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
Keterangan Pers Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (16/3/2020). (Youtube Sekretariat Presiden)

Menanggapi hal ini, Jokowi memberi instruksi adanya jaminan sosial kepada masyarakat yang ekonominya terdampak karena kebijakan pencegahan virus corona ini.

"Para pekerja informal ini terpaksa pulang kampung karena penghasilan menurun, atau bahkan hilang akibat kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

Karena itu, saya minta percepatan program jaring pengaman sosial di sektor formal dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil, segera dilaksanakan di lapangan.

Dengan begitu, para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," terangnya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah tiba di daerahnya masing-masing, kepala daerah diminta untuk melakukan pengawasan.

Baca: Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Siapkan Perpres dan Inpres Mudik Lebaran 2020

Baca: Terjadi Pergerakan Arus Mudik di Tengah Wabah Corona, Jokowi Minta Pemda Tingkatkan Pengawasan

Baca: Kata Jokowi kepada Kepala Daerah: Imbauan untuk Tidak Mudik Tak Cukup, Perlu Langkah Lebih Tegas

Pengawasan yang diberikan tak perlu berlebihan, tapi tetap sesuai protokol kesehatan.

"Untuk keluarga yang telanjur mudik, saya meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Tetapi jangan sampai dilakukan secara berlebihan," tulis Jokowi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved