Bank Jatim Terbitkan Surat Utang Rp 2 Triliun, Bakal Digunakan untuk Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) akan menerbitkan surat utang atau obligasi berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dengan nilai maksimal Rp 2 triliun.

Penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp 5 triliun.

Obligasi adalah surat utang jangka menengah-panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi untuk mengumpulkan dana.

Baca juga: Kokohkan KUB, Bank Jatim Teken Shareholder Agreement dengan Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah

Sebagai imbalannya, penerbit berjanji untuk membayar bunga (kupon) secara berkala dan mengembalikan pokok utang (nilai nominal) pada saat tanggal jatuh tempo.

Plt Direktur Utama Bank Jatim, Arif Suhirman, mengatakan, penerbitan obligasi menjadi langkah strategis Bank Jatim dalam memperkuat struktur pendanaan serta mendukung rencana ekspansi bisnis.

“Obligasi ini kami terbitkan untuk menjaga likuiditas, memperkuat kapasitas pembiayaan, dan memperluas fungsi intermediasi,” ujar Arif dikutip Senin (1/9/2025).

Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan Seri B dengan tenor 5 tahun. Pembayaran kupon dilakukan setiap triwulan dengan basis perhitungan 30/360.

Masa penawaran awal akan berlangsung pada 1–15 September 2025 dengan tanggal efektif pada 23 September 2025.

Baca juga: Kuartal III 2023, Bank Jatim Catatkan Laba Bersih Rp 1,09 Triliun

Selanjutnya, masa penawaran umum direncanakan pada 25–26 September 2025, dengan penjatahan pada 29 September 2025. Obligasi ini diperkirakan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2 Oktober 2025.

Dana yang dihimpun akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung ekspansi penyaluran kredit dan menjaga likuiditas jangka panjang.

Hingga Juni 2025, total aset perseroan konsolidasi Rp 118,15 triliun, meningkat 16,71 persen dibandingkan Juni 2024.

Laba bersih konsolidasi juga tumbuh signifikan 30,64 persen dari Rp 621 miliar menjadi Rp 811 miliar.

Kredit yang disalurkan naik 35,27 persen menjadi Rp 78,55 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 13,04 persen menjadi Rp 91,6 triliun.