Marwan Cik Asan Soroti Kredit UMKM Masih Lesu, Dorong Pemerintah Ambil Langkah Tegas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menyoroti rendahnya pertumbuhan kredit untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di tengah perlambatan penyaluran kredit perbankan nasional. 

Dia mendesak pemerintah agar mengambil langkah tegas untuk memperkuat transmisi kredit produktif ke sektor riil, khususnya UMKM yang disebutnya sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

"Perlu langkah tegas dari pemerintah yang mendorong transmisi kredit produktif. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan semata soal bunga atau target angka kredit. Ini soal keadilan dan komitmen," kata Marwan kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Ia menggarisbawahi peran strategis UMKM yang jumlahnya telah melampaui 64 juta unit usaha, menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional, dan menyumbang hingga 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

Namun demikian, sektor ini masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga yang masuk akal.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali sejak awal 2025 menjadi 5,25 persen per Juli, penurunan ini belum sepenuhnya diteruskan oleh perbankan ke sektor riil. 

Rata-rata suku bunga kredit bank umum masih berada di kisaran 9,16 persen. Bahkan, suku bunga dasar kredit (SBDK) untuk segmen mikro di sejumlah bank besar seperti BRI dan Mandiri masih bertahan di atas 13 persen.

"Ketika negara meminta UMKM menjadi motor pemulihan ekonomi, maka negara juga harus hadir menyediakan jalur pembiayaan yang berpihak," ucap Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

Marwan mendorong sinergi kebijakan antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan untuk memecah kebuntuan transmisi kredit ini. 

Dia menyarankan agar BI memastikan suku bunga benar-benar sampai ke sektor riil, sementara OJK diharapkan mempercepat regulasi yang mendukung penilaian risiko UMKM secara proporsional. 

Di sisi lain, Kementerian Keuangan dinilai dapat memperluas penjaminan kredit serta memberikan insentif fiskal bagi bank yang mau membiayai sektor mikro.

"Tidak kalah penting, perbankan nasional juga harus mulai mengubah paradigma. Sudah saatnya mereka menempatkan UMKM sebagai mitra pembangunan, bukan semata nasabah risiko tinggi. Bank pembangunan daerah, bank syariah, dan bank BUMN seharusnya menjadi lokomotif dalam penyaluran kredit UMKM, bukan sekadar institusi yang mengejar keamanan portofolio," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Marwan menegaskan bahwa mendukung pembiayaan UMKM adalah bentuk tanggung jawab negara dalam membangun ekonomi yang inklusif dan merata. 

Kredit produktif untuk UMKM bukan sekadar kebijakan preferensial, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

"Ini bukan soal preferensi kebijakan, tapi soal tanggung jawab," katanya.