Dua Menteri Kunjungi Tapanuli Utara, Legislator Sumut Dorong UMKM Naik Kelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehadiran dua menteri kabinet dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Tapanuli Utara, Sumatra Utara (Sumut) menjadi momentum strategis yang dimanfaatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui legalitas dan akses pembiayaan.

Dua menteri kabinet, yakni Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, hadir langsung dalam festival yang digelar di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat, 25 Juli 2025.

Keduanya meninjau pelaksanaan berbagai program pendukung pelaku usaha mikro, seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi pembiayaan, hingga perlindungan hukum dan sertifikasi usaha.

Baca juga: Ini Tantangan Bagi Pekerja Indonesia yang Mencari Kerja di Luar Negeri

Festival ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), didukung oleh Lamhot Sinaga sebagai legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. Lamhot menilai kehadiran dua menteri ini mencerminkan komitmen nyata pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM di daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran dua menteri sekaligus. Ini bukti bahwa pemerintah pusat benar-benar hadir untuk rakyat, khususnya pelaku usaha mikro yang selama ini bekerja dalam senyap,” ujar Lamhot dalam sambutannya di Gedung Serbaguna HKBP Jetun, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Lamhot juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat, serta Bupati Toba Efendi Napitupulu atas komitmen mereka dalam mendukung kemajuan UMKM dan sektor pertanian di wilayah masing-masing.

Menurut Lamhot, sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting untuk mempercepat transformasi UMKM dari sektor informal ke sektor formal. Ia menyoroti bahwa banyak pelaku UMKM di Sumatera Utara belum memiliki NIB, sehingga tidak dapat mengakses program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Ini bukan sekadar festival. Ini momentum penting agar para pelaku usaha kecil tidak hanya mendapat legalitas, tetapi juga akses ke permodalan, perlindungan hukum, hingga digitalisasi,” tegasnya.

Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro diinisiasi oleh Kementerian UMKM melalui Deputi Bidang Usaha Mikro, dengan target 1.000 pelaku usaha mikro. Beragam layanan diberikan langsung di lokasi, termasuk pendaftaran NIB, sertifikasi halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina-UMK, serta konsultasi pembiayaan dan pemasaran digital.

Acara ini juga menjadi forum penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan Kemenkumham, serta sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro.

Baca juga: Dukung Koperasi Desa Merah Putih, BUMN Farmasi Mempermudah Akses Obat-obatan dan Layanan Kesehatan

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Menurutnya, dengan legalitas yang jelas dan akses pembiayaan yang memadai, UMKM bisa berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Festival ini juga dimeriahkan dengan workshop interaktif dan pameran produk unggulan lokal. Sejumlah institusi strategis turut berpartisipasi, seperti Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), BPJS Ketenagakerjaan, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga sertifikasi seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPPOM MUI, dan BNSP.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program nasional sepanjang 2025 yang digelar dari Aceh hingga Papua, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem UMKM yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kesejahteraan rakyat tak bisa ditunda. Melalui pemberdayaan UMKM, kita sedang menata fondasi ekonomi yang adil dan merata dari desa,” pungkas Lamhot.