Menteri Maman Sebut Perempuan Jadi Tulang Punggung UMKM Tapi Tantangannya Banyak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melihat masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan sebagai tulang punggung UMKM.

Maman memaparkan, 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. 

Di sisi lain, lanjut dia, perempuan masih memiliki sejumlah tantangan. 

Padahal, berdasarkan data yang ada, perempuan mereka merupakan tulang punggung UMKM.

Baca juga: Wapres Gibran Minta Produksi UMKM Buatan Ibu-ibu di Banyuwangi Ditingkatkan: Semangatnya Luar Biasa

Sebanyak 740 juta perempuan di dunia masih belum memiliki rekening bank yang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan usaha.

"73 persen perempuan memiliki keterbatasan akses mentor bisnis," ujar Maman saat peluncuran program Langkah Aksi Kapasitas Mikro untuk Inklusi (LAKSMI) di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Belum lagi, ucap Maman, pelbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan usahanya. 

Persoalan akses keuangan, keterbatasan kapasitas manajerial, hingga minimnya pendampingan.

Ketimpangan ini membuat perempuan pengusaha mikro kesulitan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

"UMKM yang digeluti perempuan meliputi bidang vital seperti perdagangan 40 persen, pangan 16 perseb, dan manufaktur 16 persen,: tutur Maman.

Kementerian UMKM bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Pemprov Maluku Utara, Eramet, dan YCAB meluncurkan program LAKSMI sebagai bentuk intervensi yang menyeluruh.

“Program ini diharapkan menjadi penguat kapasitas usaha perempuan secara inklusif dan berkelanjutan. Bukan hanya menopang ekonomi lokal, tapi juga menciptakan lapangan kerja dengan memperhatikan kesetaraan gender,” imbuh Maman.

Senada, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi berujar, persoalan ekonomi perempuan bukan hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga berkaitan erat dengan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hingga pertengahan Juni 2025, Kementerian PPPA mencatat 11.850 kasus kekerasan, mayoritas menimpa perempuan dan terjadi di ranah rumah tangga.

"Sumber utamanya adalah tekanan ekonomi,” tutur Arifah.

Menurutnya, kemandirian perempuan dalam berusaha menjadi langkah krusial dalam memutus mata rantai kekerasan dan kemiskinan struktural. 

Kementerian PPPA bersama mitra akan memulai uji coba LAKSMI di Maluku Utara sebagai pilot project, dan akan mengembangkan ke daerah-daerah miskin ekstrem lainnya.

"Mudah-mudahan ini bukan akhir tapi awal dari langkah kita bersama menguatkan mensejahterakan bangsa Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak," tutupnya.