Respons Demo Driver Ojol 20 Mei Besok, Istana: Itu Hak Konstitusional Mereka

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, merespons soal adanya aksi demonstrasi yang dilakukan serentak oleh para driver ojek online (ojol) pada Selasa (20/5/2025) besok.

Hasan menegaskan setiap warga negara bebas untuk mengekspresikan pendapatnya.

Hal tersebut juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk para driver ojol ini.

"Kalau hak berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara, jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka," kata Hasan dalam keterangan persnya hari ini, Senin (19/5/2025), dilansir Kompas TV.

Namun, Hasan tetap mengimbau agar demo driver ojol ini jangan sampai mengganggu kepentingan masyarakat.

"Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kita mengimbau seperti itu," imbuhnya.

Pihak Driver Ojol Sudah Adakan Dialog dengan Kemenhub

Terkait demo driver ojol besok, Hasan mengaku telah mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan soal adanya dialog antara driver ojol dan Kemenhub.

Hasan juga menyebut para driver ojol ini sudah melakukan media briefing terkait aksi demo besok.

Terakhir, Hasan menegaskan bahwa Kemenhub akan terbuka untuk berdiskusi soal aspirasi dan harapan dari driver ojol

"Dan kita tadi juga mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan, bahwa mereka sudah melakukan dialog, mereka melakukan media briefing untuk mengatasi ini."

"Dari Kemenhub pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan aspirasi dan harapan dari teman-teman ojol ini," imbuhnya.

Baca juga: Ketum Garda: Dilarang Ambil Order Saat Demo Ojol 20 Mei, Nekat Tanggung Risiko Sendiri

Demo Ojol Didukung Wamenaker

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, menyatakan dukungannya pada aksi demo yang akan dilakukan driver ojol pada Selasa (20/5/2025) besok.

"Perjuangannya secara substansi kita mendukung," kata Noel, Senin (19/5/2025).

Noel menekankan, masalah ojol ini, regulasinya berada di Kemenhub, bukan Kemenaker.

Namun terkait aturan pekerja, Kemenaker tetap mengupayakan memberikan perlindungan terbaik untuk para driver ojol.