ORASKI: Intervensi Tarif dan Potongan oleh Pemerintah Bisa Merusak Ekosistem Transportasi Online

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menyatakan tidak sependapat jika pemerintah dan DPR melakukan intervensi pada regulasi tarif dan potongan di industri transportasi online di Indonesia. 

Mereka beralasan, regulasi tarif dan potongan bukan ranah kewenangan pemerintah maupun DPR.

Jika pemerintah dan DPR memaksa mengintervensi tarif dan potongan, hal tersebut dikhawatirkan merusak ekosistem transportasi online dan risiko hancurnya industri ini sangat besar.

“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” kata Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, Senin, 19 Mei 2025.

Fahmi mengatakan organisasi ORASKI lebih mengedepankan upaya memperjuangkan pendapatan driver transportasi online lewat mekanisme yang lebih realistis ketimbang menggelar aksi ke jalan lewat demonstrasi untuk menekan pemerintah dan DPR.

Fahmi bilang, selama ini ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver, baik anggota ORASKI maupun mitra individu driver lainnya. 

ORASKI menilai bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing. 

“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek,” ujar Fahmi. 

Menurut dia, keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya, yakni mitra pengemudi sendiri.

"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama," kata dia.

Baca juga: Pro-kontra Aksi 205: Ojol Gelar Aksi Protes Besok, Organisasi Angkutan Sewa Menolak Turun ke Jalan

ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online.

Ada 4 hal yang mereka ingin upayakan, rinciannya:

1. Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional;
2. Potongan pajak untuk pembelian suku cadang;
3. Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver;
4. Pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional. 

500.000 Driver Ojek Online Geruduk Istana dan DPR Besok

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menggeruduk Istana Kepresidenan, kantor Kementerian Perhubungan dan DPR RI pada aksi besok, Selasa, 20 Mei 2025.

Selain di Jakarta, aksi ini akan digelar serentak di 14 kota besar di Indonesia.