Masuk Musim Kemarau, Pemerintah, GAPKI dan Perusahaan Sawit Antisipasi Timbulnya Titik Api

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Pemerintah Provinsi Riau dan segenap pemangku kepentingan melakukan kolaborasi untuk menyambut musim kemarau 2025 dengan sigap untuk mencegah munculnya titik-titik api. 

PT Astra Agro Lestari Tbk pun berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan serta penanganan kebakaran lahan agar dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau akan tiba antara April sampai dengan Juni. Musim kering akan dimulai dari wilayah Indonesia Timur lalu menjalar sampai dengan Indonesia Barat. Adapun sebagian wilayah akan mengalami kekeringan yang lebih daripada biasanya.

Baca juga: Kabut Asap Tebal Imbas Kebakaran Lahan di Sampit Kalteng Tidak Ganggu Penerbangan

Diantaranya adalah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta sebagian wilayah Sulawesi. Di sisi lain, musim kemarau normal akan meliputi seluruh wilayah Sumatera, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. BMKG memprediksikan musim kemarau 2025 akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, Kementerian Lingkungan Hidup tetap sigap untuk mengantisipasi dampak musim kering tahun ini. Hal itu dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan serta ekosistem di daerah-daerah dengan tingkat kekeringan yang tinggi.

Adapun belum lama ini, (11/5/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengunjungi salah satu anak usaha Astra Agro yakni PT Tirta Kimia Utama di Siak, Riau, untuk melihat kesiapan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu menyambut musim kering.

Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun untuk mengantisipasi risiko kebakaran yang berasal dari luar konsesi Perseroan terus berupaya memperluas area penjagaan dengan melakukan pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di area sekitar Perseroan.

Climate & Conservation Management Manager Astra Agro, Dian Ary Kurniawan menjelaskan perseroan memiliki tim tanggap darurat yang merupakan bagian dari upaya sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Tim ini dibekali pelatihan serta sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Fire Management System, lanjutnya, adalah sebuah sistem pengendalian kebakaran berbasis empat pilar utama: prevention, readiness, quick response, dan society partnership.

“Pencegahan dilakukan melalui identifikasi area rawan berdasarkan data historis hotspot dan aktivitas masyarakat, didukung oleh sistem peringatan dini,” ujar Dian Ary saat Menteri Lingkungan Hidup usai menggelar Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di anak usaha Astra Agro, PT KTU, Siak, Riau, Senin (12/5/2025).

Ia menjelaskan, kesiapsiagaan mencakup pelatihan, simulasi, dan pembangunan infrastruktur seperti menara pantau serta sumber air. Deteksi dan pemadaman dini menjadi bagian dari respon cepat, sementara kemitraan dengan masyarakat dilakukan melalui kegiatan patroli bersama.

Melihat konsistensi Perseroan dalam melakukan pencegahan api, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi kepada Astra Agro. Menurutnya keterlibatan seluruh pihak dalam mencegah timbulnya titik api akibat musim kemarau sangat diperlukan.

“Kami sangat ingin (kesiapan) ini bisa diimplementasikan di semua lokasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif.

Penanggulangan karhutla akan dilakukan serius dan represif sebagaimana amanat undang-undang. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup sangat ingin berkoordinasi dengan semua pihak. Termasuk, dengan melibatkan para anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). “Oleh sebab itu dia mengimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” katanya.

GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup. GAPKI menilai bahwa pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak. Dari data yang dikumpulkan GAPKI, setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan karhutla. Selain Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau.

GAPKI yang kini beranggotakan 752 perusahaan menyadari sumbangsih yang dapat diberikan industri sawit mengancam pembakaran lahan dan menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla bagi para anggotanya.