Terminal Khusus Haji Umrah 2F Bandara Soetta Dilengkapi Masjid Seluas 3.136 M2

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah meresmikan pengoperasian Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta,

Peresmikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Minggu (4/5/2025) untuk meningkatkan kualitas layanan penerbangan bagi jemaah haji dan umrah.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen negara dalam memuliakan para tamu Allah sejak dari tanah air.

“Revitalisasi Terminal 2F menjadi terminal khusus ini tidak hanya menjawab tantangan kapasitas, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan yang lebih manusiawi dan terfokus bagi jemaah,” ujar Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dalam keterangan tertulis Selasa (5/5/2025).

Pengembangan Terminal 2F dilatarbelakangi oleh tren peningkatan signifikan jumlah penumpang umrah dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini,jumlah jemaah umrah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta mencapai 2,2 juta orang per tahun atau sekitar 7.450 orang per hari.

Bahkan pada musim puncak, seperti bulan Agustus dan September, jumlah tersebut melonjak hingga 12.000 orang per hari.

Sebelumnya, layanan jemaah umrah tersebar di Terminal 3 yang cenderung belum disesuaikan dengan kebutuhan khas jemaah.

Hal ini menimbulkan sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan ruang tunggu, waktu proses layanan yang panjang, hingga kurangnya ruang spiritual seperti tempat ibadah yang memadai.

“Dengan angka setinggi itu, layanan yang sebelumnya tersebar menjadi kurang optimal. Jemaah tidak mendapatkan fasilitas sesuai karakteristik dan kebutuhan mereka,” jelas Faik.

Baca juga: Masyarakat Diminta Hati-hati Tawaran Haji Langsung Berangkat, Kemenag: Yang Pakai Visa Non-haji

Uniknya, pengembangan Terminal 2F dilakukan tanpa membangun terminal baru.

Strategi ini menjadi bagian dari langkah optimalisasi aset yang ada, guna meningkatkan kapasitas total Bandara Soekarno-Hatta dari 56 juta menjadi 94 juta penumpang per tahun.

Dengan pendekatan ini, investasi yang diperlukan berhasil ditekan hingga Rp14 triliun.

“Kami ingin meningkatkan kapasitas layanan, tapi dengan efisiensi maksimal. Inilah bentuk tanggung jawab kami dalam pengelolaan aset negara,” tegas Faik.