Pemerintah Tarik Utang Baru Rp250 Triliun Imbas APBN Defisit, Sri Mulyani: Dilakukan Secara Terukur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menarik utang baru senilai Rp 250 triliun hingga Maret 2025. Nilai itu setara 40,6 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. 

"Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track, yaitu mencapai Rp 250 triliun atau 40,6 persen target APBN 2025 yang sebesar Rp 775,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

Bendahara negara itu menegaskan bahwa penarikan utang baru ini akan dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook dari defisit APBN serta ketersediaan likuiditas pemerintah.

Baca juga: Benarkah Efisiensi Anggaran untuk Bayar Utang RI Jatuh Tempo 2025? Ini Respons Legislator PDIP

"Tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan resiko utang," jelasnya.

Untuk informasi, kinerja APBN pada triwulan I tahun 2025 tercatat sudah defisit sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski begitu, keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun, serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA). Kinerja Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun atau setara 17,2 persen dari target APBN. 

Sementara Belanja Negara mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN dengan tren yang menguat di bulan Maret 2025.

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilisasi ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, Subsidi (BBM, LPG, diskon listrik, pupuk), dan Perlinsos seperti PKH, Sembako, PIP, JKN.

"Realisasi tersebut didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp413,2 triliun atau 15,3 persen dari target APBN dan Transfer Ke Daerah yang mencapai Rp207,1 triliun atau 22,5 persen dari target APBN," ungkap dia.