Super Holding Danantara
Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati: Danantara Bukan Tikus Percobaan
Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, meminta agar pengelolaan dana investasi negara tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan matang.
lihat foto
Sadarestuwati berharap, Presiden Prabowo Subianto tetap mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan ini, meskipun mengaku ragu terhadap pihak-pihak di sekitarnya yang berperan dalam pengambilan keputusan.
"Kalau saya pribadi masih yakin Presiden Prabowo masih berwenang penuh dan mampu mendengarkan suara-suara ini. Nah, kami kurang yakin pada sekitarnya itu, sehingga diambil keputusan seperti ini," tegasnya.
Diketahui, pengumuman pengurus Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin (24/3/2025), mendapatkan beragam reaksi dari masyarakat.
Hal tersebut terutama mengenai penunjukan Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Danantara.
Sebab, Thaksin memiliki catatan buruk dengan sederet kasus, mulai dari kasus kepemilikan saham, ketidakjujuran pengungkapan harta pejabat publik, korupsi, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan.
Kemudian, extrajudicial killing pada siapapun yang dituduh terlibat perdagangan narkoba, hingga penghinaan kepada Raja Thailand.
Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada 2001-2006 sebelum dikudeta oleh militer pada September 2006.
Super Holding Danantara
| Pembentukan Danantara Dinilai Langkah Berani Presiden Prabowo Subianto Reformasi BUMN |
|---|
| Rosan Roeslani Tegaskan Danantara Bakal Kelola Aset GBK |
|---|
| Ketua KPK Buka Suara soal Masuk Tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara |
|---|
| Pakar Hukum Tata Negara Sebut KPK Tak Perlu Masuk Kepengurusan Danantara untuk Pengawasan |
|---|
| KPK Masuk Kepengurusan BPI Danantara, Setara Institute Pertanyakan Independensi Lembaga Antirasuah |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.