Otorita IKN Klaim Terima Lebih dari 500 Letter of Intent, tapi Tidak Semua Minat Investasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan, dari 500 lebih Letter of Intent (LoI) yang mereka terima, tidak semuanya menyatakan minat berinvestasi di Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, dari 500 lebih LoI, ada sekitar 200 yang berminat investasi.

"Total LoI dulu kami pernah sampaikan, mencapai lebih dari 500, tapi kami itu sudah mengevaluasi, tidak semua LoI itu minat investasi," katanya ketika ditemui di acara Market Sounding Proyek KPBU IKN di auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Baca juga: Profil Tony Blair yang Jadi Dewan Pengawas Danantara: Eks PM Inggris Pernah Jadi Dewan Penasihat IKN

"Jadi kita seleksi betul-betul, dari 500 lebih itu sekitar 200-an yang minat investasi, yang lain tuh ada yang kontraktor, supplier," lanjutnya.

Ia mengatakan, sudah ada 40 lebih investor yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, katanya, ada banyak juga yang ingin berkolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Agung juga menyebutkan bahwa sekarang Otorita IKN tidak lagi melihat investasi dari nilainya.

Namun, Otorita IKN kini menargetkan agar seluruh persil (bidang tanah,red) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditawarkan kepada investor.

Hal itu sejalan juga dengan target Presiden Prabowo Subianto pada 2028, yaitu menjadikan IKN menjadi ibu kota politik.

"Target tahun ini sesuai dengan target Pak Prabowo, menjadikan ibu kota politik di 2028, seluruh persil daerah investment di KIPP itu bisa kita tawarkan. Jadi, bukan nilainya, tapi lahannya itu bisa dikembangkan," ujar Agung.

Pada Senin ini, Otorita IKN baru saja mendapatkan investasi sebesar Rp 1,25 triliun dari lima perusahaan.

Lima perusahaan itu akan membangun kawasan mixed-used, hotel, perkantoran, dan universitas.

Kelima pelaku usaha itu adalah Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya, PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.

Baca juga: Investor Baru, IKN Kantongi Dana Swasta Rp1,25 Triliun untuk Pembangunan Kantor hingga Universitas

Pada PKS sebelumnya, biasanya pengusaha diberi waktu selambat-lambatnya 18 bulan untuk melakukan pembangunan.

Namun, pada kali ini, lima perusahaan tersebut telah bersepakat untuk memulai pembangunannya pada tahun ini.

Agung menyebutkan bahwa kesepakatan antara para pengusaha itu untuk memulai pembangunan pada tahun ini sebagai bentuk memberi keyakinan bahwa infrastruktur di IKN terus berjalan.