Kementerian PKP Bakal Launching Logo Dihadiri Dewa 19, Menteri Ara: Ahmad Dhani Tidak Mau Dibayar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal menggelar Launching Logo Kementerian PKP dan Pentas Seni Dewa 19 pada Jumat (21/2/2025) besok.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, penampilan band Dewa 19 yang diketuai oleh Ahmad Dhani itu tanpa menggunakan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Pandu Sjahrir Wakili Danantara di Rapat Bersama Kementerian PKP dan BI Bahas 3 Juta Rumah

Menurutnya, Dewa 19 secara sukarela memeriahkan acara peluncuran logo baru Kementerian PKP besok malam secara gratis atau tidak dibayar sepeserpun.

"Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja, Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar, tanya sama Dhani saja, dia Dhani yang jelasin kok," kata Ara di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Kamis (20/2/2025).

Bahkan, Ara bilang bahwa Ahmad Dhani kerap kali menjadi penampil dalam perayaan tidak dipungut biaya. Padahal berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews, tarif Dewa 19 untuk satu kali manggung sebesar Rp 250 juta belum termasuk biaya untuk vocalist.

"Dan Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Nggak tau kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," jelasnya.

Untuk informasi, surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19 menjadi viral di media sosial X.

Baca juga: Demi Transparansi, Menteri Maruarar Minta BPK Audit Program Perumahan

Berdasarkan akun X @BosPurwa menarasikan bahwa gelaran launching sekaligus pentas seni itu dilakukan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.

"Efisiensi????? Pentas seni dewa 19," tulis akun tersebut seperti dikutip Tribunnews, Kamis.

Pada undangan tersebut, peluncuran sekaligus pentas seni akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).