Gapasdap Minta Tak Ada Kapal Ekspres Saat Periode Angkutan Lebaran 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap melakukan rapat koordinasi dalam rangka persiapan Angkutan Lebaran 2025 di salah satu Hotel di Jakarta Barat, Rabu 19 Februari 2025. 

Pada kesempatan tersebut hadir dari Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan. 

Selain itu juga hadir juga para pengamat transportasi.

Ketua umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan perlu adanya masa koordinasi yang lebih panjang untuk menghindari permasalahan di lapangan.

Baca juga: Tiket Penyeberangan Idul Fitri 2025 Sudah Bisa Dipesan, ASDP Pastikan Pembelian Hanya Melalui Ferizy

Masa koordinasi 2 minggu sebelum pelaksanaan dinilai tidak cukup untuk menginisiasi apa saja yang menjadi hambatan selama berlangsungnya angkutan lebaran. 

Khoiri juga menyinggung mengenai masa operasional surat kesepatan bersama (SKB) yang terlalu sempit.

Semestinya masa berlaku SKB lebih panjang agar tidak terjadi antrian

"Pada H-7 selama 2 hari terjadi antrian yang panjang di pelabuhan ciwandan, sementara di pelabuhan ekonomi merak terjadi kekosongan. Karena pemberlakuan skb terlalu cepat dan fleksibel, akhirnya terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mengalihkan kendaraan dari ciwandan ke merak" jelas khoiri.

Gapasdap menyatakan pihaknya memiliki beberapa solusi atas permasalahan kemacetan. 

Solusi ini antara lain pembagian kewenangan, perpanjangan masa berlaku SKB dan penghapusan kapal ekpres. 

Jika usulan solusi ini disetujui, Khoirin memperkirakan akan terjadi peningkatan kapasitas 26,7 persen dari kendaraan dan penumpang dibanding tahun lalu.

"Demi kelancaran kita minta kapal ekpres dihapus saja selama angkutan Lebaran, karena di situ sumber kemacetan terjadi, biar kita melayani pemudik selama satu Minggu tersebut dengan aman dan lancar," katanya.

Juga kata Choiri agar Pelabuhan Penyeberangan Merak di utamakan dari pada pelabuhan tambahan lainya, karena masih bisa menampung kendaraan dengan kapasitas yang lebih banyak dan lancar, seperti terjadi pada angkutan lebaran 2024 yang mana pelabuhan Merak Reguler kosong, sedangkan Pelabuhan BBJ Bojonegara antri Panjang.

"Kita lihat tahun lalu, pelabuhan Merak kosong dermaganya, sedangkan Pelabuhan BBJ antre Panjang, akhirnya dengan kebijakan kembali di putar balik arah Merak," ungkapnya.

Di sisi lain, juga meminta kepada pihak ASDP agar tidak memblokir penjualan tiket reguler yang mana menyebutkan tiket reguler penuh, padahal fakta di lapangan sepi dan tidak ada penumpang. Dan ini sering kali terjadi saat momen besar seperti angkutan lebaran dan Nataru.

"Ini sudah saya bahas kepada ASDP agar tidak terulang lagi, bahkan kita mengusulkan agar penjualan tiket di lakukan oleh pihak Independen agar hal hal demikian tidak terjadi," pintanya.

Di tempat yang sama terkait Himbauan Pemerintah yang meminta operator angkutan untuk memberikan pengurangan tarif (diskon) angkut penyeberangan pada masa arus mudik dan arus balik lebaran mendatang, dinilai tidak tepat. 

Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi, Ki Darmaningtyas menyatakan, diskon tarif angkutan seharusnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Pernyataan itu diungkapkan pada saat rapat koordinasi pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2025 di jakarta

Menurut Darmaningtyas, dimasa reguler, pengusaha transportasi sudah menanggung banyak kerugian. Dan ketika masuk masa angkutan arus mudik dan arus balik menjadi harapan bagi operator untuk mendapat keuntungan sebagai kompensasi kerugian yang sebelumnya ditanggung.

"Jadi pemerintah itu memberikan subsidi angkutan penyeberangan pada saat lebaran. Bentuknya macam macam misalnya pengurangan ppn atau sanda selama lebaran. Pada intinya jangan dibebankan pada operator" jelas Ki Darmaningtyas

Pada musim lebaran ini, Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik akan mengalami penurunan dibanding masa lebaran sebelumnya. Darmaningtyas melihat faktor ekonomi di masyarakat yang cenderung bertambah sulit menjadi halangan utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan atau mudik tahun 2025.

"Sama kita liat saja sekarang perekonomian sangat menurun, saya prediksikan akan menurun untuk masyarakat mudik," katanya.